Faisal Basri Kebijakan Subsidi Motor Listrik Sarat Konflik Kepentingan

EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengatakan kebijakan insentif motor listrik yang dibuat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sarat konflik kepentingan. Sebab, Luhut disebut memiliki perusahaan sepeda motor listrik.

Faisal menyebut intervensi pemerintah sangat besar terhadap ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Salah satunya ialah mengenai insentif motor listrik yang diberikan dan akan diperluas oleh pemerintah penerima manfaatnya.

"Firman (Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves M. Firman Hidayat) juga jadi saksi, kebijakan subsidi motor itu dibuat di kantor Pak Luhut dan dia juga punya perusahaan sepeda motor listrik. Saya bilang, masalah pada diri bapak satu, conflict of interest. Dia hanya cengar cengir saja," tutur Faisal dalam Kajian Tengah Tahun 2023 Indef, Selasa (8/8).

Diketahui pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan subsidi pembelian motor listrik. Insentif yang tadinya diperuntukkan bagi pelaku UMKM, bakal diperluas menjadi seluruh masyarakat.

Wacana yang beredar, pemerintah juga bakal mempermudah syarat penerima insentif motor listrik. Direncanakan, syarat yang bakal berlaku ialah satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya bisa membeli satu motor listrik.

Sedianya program subsidi motor listrik telah digulirkan sejak Maret 2023. Namun program itu tampak kurang diminati masyarakat. Sebab realisasi penyaluran motor listrik bersubsidi bahkan hanya 1% dari alokasi yang disediakan.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia