Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko mengakui bahwa pihaknya telah menunda untuk meluncurkan bursa CPO pada bulan Juni 2023.
Menurut Didid, hal itu dikarenakan pihaknya sangat berhati-hati dalam pembentukan bursa tersebut dan masih berdiskusi dengan sejumlah kementerian/lembaga agar tidak bertabrakan dengan aturan yang telah berlaku.
"Kemendag menargetkan (bursa CPO) ini bulan Juni kemarin dan kami gagal memenuhi. Sampai sekarang pun masih belum ada target. Tetapi, saya juga melaporkan ke Pak Menteri (Zulkifli Hasan) bahwa kami mengedepankan kehati-hatian. Karena berita belakangan ini mengenai CPO di Kejaksaan membuat kami lebih hati-hati," kata Didid dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/8).
Baca juga: Tupoksi Minyak Goreng Ada di Kemendag
Kendati demikian, Didid mengatakan, bursa CPO ini tetap akan terbentuk agar CPO Indonesia memiliki harga referensi sendiri. Menurutnya, sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, pastinya dengan adanya bursa ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, baik dari sisi hulu maupun hilir.
“Keuntungan dari sisi hulunya nanti bisa ditarik ke harga TBS sawit. Jadi CPO-nya kalau dapat harga sekian, nanti jelas tuh harga CPO mentah kira-kira berapa sampai ke TBS-nya. Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar,” ujarnya.
Baca juga: Kemendag Diminta Tak Paksakan Pelaku Usaha Bertransaksi Melalui Bursa CPO
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pembentukan bursa CPO Indonesia ini bukan karena untuk bersaing dengan bursa Malaysia atau Malaysia Derivatives Exchange (MDEX). Justru pihaknya akan menggandeng Malaysia untuk pembentukan bursa CPO perdana di Indonesia.
“Kita tidak begitu, kita tentu pada posisi bersinergi dengan bursa malaysia. Karena kita saat ini adalah teman-teman yang sama-sama punya common enemy, Uni Eropa, supaya CPO kita bisa diterima disana,” ucapnya. (Fik/Z-7)
MASA depan industri sawit Indonesia sungguh tragis.
Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, menyatakan pihaknya tidak mendukung sikap Uni Eropa yang melarang impor produk minyak kelapa sawit (CPO), termasuk dari Indonesia.
PEMERINTAH Belanda tidak mendukung langkah Uni Eropa melarang impor produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia ke Eropa.
Impor minyak sawit mentah akan secara efektif menarik pajak 35,75% dibandingkan sebelumnya 30,25%.
Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono mengatakan Indonesia siap memberi tambahan pasokan kepada Tiongkok.
Kebijakan dunia di bidang energi yang hanya megizinkan bahan bakar ramah lingkungan harus direspons cepat agar Indonesia tidak tertinggal dan kalah bersaing dengan negara lainnya.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri LHK Siti Nurbaya dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Selasa (18/7).
Potensi Asia Tenggara sungguh melimpah dalam menghadapi perubahan iklim melalui solusi berbasis alam
Menurut dia, bursa karbon menjadi jalan tengah, agar industri bisa tetap berjalan sambil tetap mengedepankan prinsip lingkungan.
Penerapan nilai ekonomi karbon diharapkan dapat menjadi mekanisme untuk menjadikan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim lebih efektif, efisien, inklusif, dan transparan.
Implementasi perdagangan karbon, yang diwujudkan melalui penerapan bursa karbon, telah menjadi target penting berbagai negara di dunia.
PERDAGANGAN karbon yang digembar-gemborkan Indonesia pada Conference of the Parties (COP) ke-29 di Baku, Azerbaijan disebut omong kosong belaka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved