Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko mengakui bahwa pihaknya telah menunda untuk meluncurkan bursa CPO pada bulan Juni 2023.
Menurut Didid, hal itu dikarenakan pihaknya sangat berhati-hati dalam pembentukan bursa tersebut dan masih berdiskusi dengan sejumlah kementerian/lembaga agar tidak bertabrakan dengan aturan yang telah berlaku.
"Kemendag menargetkan (bursa CPO) ini bulan Juni kemarin dan kami gagal memenuhi. Sampai sekarang pun masih belum ada target. Tetapi, saya juga melaporkan ke Pak Menteri (Zulkifli Hasan) bahwa kami mengedepankan kehati-hatian. Karena berita belakangan ini mengenai CPO di Kejaksaan membuat kami lebih hati-hati," kata Didid dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/8).
Baca juga: Tupoksi Minyak Goreng Ada di Kemendag
Kendati demikian, Didid mengatakan, bursa CPO ini tetap akan terbentuk agar CPO Indonesia memiliki harga referensi sendiri. Menurutnya, sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, pastinya dengan adanya bursa ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, baik dari sisi hulu maupun hilir.
“Keuntungan dari sisi hulunya nanti bisa ditarik ke harga TBS sawit. Jadi CPO-nya kalau dapat harga sekian, nanti jelas tuh harga CPO mentah kira-kira berapa sampai ke TBS-nya. Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar,” ujarnya.
Baca juga: Kemendag Diminta Tak Paksakan Pelaku Usaha Bertransaksi Melalui Bursa CPO
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pembentukan bursa CPO Indonesia ini bukan karena untuk bersaing dengan bursa Malaysia atau Malaysia Derivatives Exchange (MDEX). Justru pihaknya akan menggandeng Malaysia untuk pembentukan bursa CPO perdana di Indonesia.
“Kita tidak begitu, kita tentu pada posisi bersinergi dengan bursa malaysia. Karena kita saat ini adalah teman-teman yang sama-sama punya common enemy, Uni Eropa, supaya CPO kita bisa diterima disana,” ucapnya. (Fik/Z-7)
LONJAKAN harga minyak dunia akibat eskalasi konflik Timur Tengah bisa menjadi momentum yang tepat untuk mempercepat implementasi kebijakan biodiesel 50 persen atau B50.
Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha batu bara dan kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menahan ekspor komoditas tersebut hingga kebutuhan dalam negeri.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) tengah melakukan kajian terhadap kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada terdakwa M Syafei, mantan pejabat Wilmar Group, dalam perkara dugaan suap hakim
Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan produksi dan stok crude palm oil (CPO) nasional dalam kondisi aman untuk mengantisipasi lonjakan permintaan minyak goreng selama Ramadan.
IHSG, nilai kapitalisasi pasar, dan juga rata nilai transaksi harian, membukukan rekor tertinggi atau all time high. Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja yang positif.
Rencana bisnis meliputi pengoperasian LCO2 carriers yang mengangkut karbon hasil tangkapan dari industri seperti pembangkit listrik, kilang, dan produksi amonia.
Bursa ini akan melakukan tokenisasi dan memperdagangkan kredit karbon premium yang terverifikasi.
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pencapaian dan arah kebijakan Indonesia dalam pengembangan sistem nilai ekonomi karbon nasional.
MASYARAKAT adat di pegunungan Meratus, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan penolakan terhadap kebijakan perdagangan karbon yang dikampanyekan pemerintah.
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bakal melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas perihal pajak karbon.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved