Menkeu Dorong Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar pengadaan pemerintah dari Produk Dalam Negeri (PDN) dapat terus ditingkatkan. Sebab realisasinya sejauh ini masih terbilang jauh dari target yang ditetapkan dalam rencana umum pengadaan (RUP) 2023.

Dari data Kementerian Keuangan, belanja pengadaan PDN baru mencapai Rp387,81 triliun yang berasal dari 768 ribu paket pengadaan. Sementara target dalam RUP target belanja pengadaan mencapai Rp1.112,5 triliun yang berasal dari 5,3 juta paket pengadaan.

"Artinya kita masih banyak sekali belanja yang masih bisa dioptimalkan. Saya berharap pengadaan barang dan jasa dalam enam bulan terakhir 2023 ini bisa memacu penggunaan PDN," ujar Sri Mulyani dalam kegiatan Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023 di Jakarta, Kamis (3/8).

Baca juga: Menkeu Soroti 16 Provinsi dengan Tingkat Inflasi Tinggi

Karenanya, dia mendorong agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memacu belanja PDN di beragam sektor. Dengan demikian, diharapkan target 95% belanja PDN dari total belanja dapat terwujud.

Adapun dari realisasi pengadaan PDN yang telah terealisasi di tahun ini, sekitar Rp171,45 triliun diantaranya masih dalam proses verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), setara 44,21% dari total realisasi pengadaan.

Dus, pengadaan yang terverifikasi TKDN-nya baru berkisar 55,79%, atau senilai Rp216,36 triliun dari total realisasi pengadaan PDN.

Sejalan dengan dorongan untuk meningkatkan belanja pengadaan PDN. Sri Mulyani juga mendorong pemanfaatan e-Katalog pemerintah. Setidaknya per 2 Agustus 2023, transaksi yang dilakukan di sarana untuk memperoleh barang/jasa pemerintah itu baru mencapai Rp117,3 triliun, masih jauh dari target transaksi yang sebesar Rp500 triliun.

Baca juga: Dukung TKDN, Kompindo Fontana Raya Aktif Jalin Kerja Sama dengan Mitra Lokal

Pemanfaatan e-Katalog, kata perempuan yang karib disapa Ani tersebut, diharapkan dapat menimbulkan efek berganda. Pada akhirnya, pengadaan PDN dan optimalisasi transaksi di e-Katalog bakal mendorong kemandirian ekonomi dalam negeri.

"Jadi diharapkan ada peningkatan komitmen dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, utamanya dalam hal pengadaan barang dan jasa," terang Ani. (Z-6)