Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengajak sejumlah negara untuk memprotes kebijakan Undang-Undang (UU) Anti Deforestasi Uni Eropa. Protes tersebut dilakukan agar Uni Eropa mencabut kebijakan UU tersebut yang dianggap diskriminatif dan merugikan perdagangan.
Diketahui sebelumnya, Indonesia telah mengajak sebanyak 14 negara untuk memprotes kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa. Saat ini pemerintah kembali mengajak 19 negara lainnya dan sedang menyusun surat protes kedua.
"Saat ini kami sedang menyusun surat kedua bersama 19 negara lainnya. Target kita tentunya bisa memperoleh sebanyak-banyaknya suara untuk memperkuat posisi Indonesia," kata Mendag dalam acara Food Agri Insight On Location "Melawan UU Antideforestasi Uni Eropa", di Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (1/8).
Baca juga ; Industri Kosmetik Thailand Jajaki Masuk Pasar Indonesia, Pelajari soal Sertifikasi Halal
Mendag juga menyebut bahwa dirinya sudah mendapatkan mandat langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus melawan kebijakan Uni Eropa hingga kebijakan Anti Deforestasi tersebut bisa segera dicabut.
Kebijakan tersebut diyakini dapat berpotensi menghambat perdagangan di Indonesia hingga US$6 juta dan merugikan petani. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa nilainya hampir US$7,2 miliar yang melibatkan hampir 8 juta petani.
Baca juga : Indonesia Resmi Miliki Bursa Aset Kripto, Perdagangan Aset Kripto Tanah Air Diharapkan Meningkat
“Perjuangan kami memang tidak mudah, tapi kami terus berupaya termasuk melindungi petani," kata Mendag.
Pemerintah akan meminta Uni Eropa untuk segera mencabut kebijakan tersebut. Tanpa ada kebijakan Anti Deforestasi, kerja sama perdagangan antara Uni Eropa dengan Indonesia diperkirakan akan mencapai US$100 miliar.
“Saya bilang kita juga menghadapi perkembangan yang cepat. Sekarang kan Asia. Oleh karena itu, selain kita dengan Uni Eropa kita juga mengembangkan pasar-pasar non tradisional,” ujarnya.
Sebagai informasi, Uni Eropa telah menyepakati aturan Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR). Regulasi itu merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi hutan dunia. Jadi, produk yang masuk ke Uni Eropa harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan.
Dalam kebijakan itu, ada sejumlah komoditas yang dinilai menyebabkan deforestasi, di antaranya sawit, kopi, daging, kayu, kakao, kedelai, dan karet. (Z-5)
Uni Eropa mengusulkan sanksi baru terhadap Rusia dengan menargetkan pelabuhan di negara ketiga, termasuk Pelabuhan Karimun di Indonesia, dalam paket sanksi ke-20.
Selain penetapan status teroris bagi IRGC, Uni Eropa juga memperluas daftar sanksi individu. Sebanyak 15 pejabat dari sektor keamanan dan peradilan Iran secara resmi masuk dalam daftar hitam.
PARA menteri luar negeri Uni Eropa untuk pertama kali dalam pertemuan pada Kamis (29/1) menyebut Amerika Serikat sebagai ancaman bagi benua tersebut.
Kremlin sebut Uni Eropa inkompeten dan tolak dialog dengan Kaja Kallas terkait perang Ukraina. Moskow pilih jalur komunikasi langsung dengan AS tanpa melibatkan UE.
Presiden Zelenskyy menyatakan dokumen jaminan keamanan AS-Ukraina siap diteken usai pertemuan trilateral di Abu Dhabi. Isu teritorial masih jadi ganjalan utama.
MEMASUKI awal 2026, dunia dikejutkan oleh tindakan unilateral Amerika Serikat yang sangat drastis di kawasan Karibia.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas cakupannya dengan jumlah penerima manfaat yang kini telah menembus angka 60 juta orang
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved