Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Undang-Undang (UU) Anti Deforestasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (UE) sangat diskriminatif dan dapat merugikan para petani kecil di Indonesia.
Melalui aturan tersebut Uni Eropa akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap dapat menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan.
"Kebijakan anti deforestasi Uni Eropa ini sangat berpotensi menghambat perdagangan dan merugikan petani-petani kita," kata Mendag dalam acara Food Agri Insight On Location "Melawan UU Anti Deforestasi Uni Eropa", di Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (1/8).
Baca juga: Mantan Mendag Lutfi tidak Bisa Hadiri Panggilan Kejagung Soal Ekspor Sawit
UU Anti Deforestasi tersebut mewajibkan produk yang diekspor ataupun diimpor oleh Uni Eropa harus bebas dari deforestasi atau penggundulan hutan, yaitu ternak, kakao, kopi, minyak sawit, cengkeh, karet, kayu dan produk turunan lainnya.
"Ini hampir semua adalah produk-produk kita. Kopi, cengkeh, lada, sawit itu punya kita semua," ujarnya.
Baca juga: Mendag Minta Masyarakat Belanja di Pasar
Mendag mengatakan, UU tersebut tentunya memberikan dampak negatif terhadap produk-produk ekspor Indonesia. Kebijakan Uni Eropa ini telah menjadi sorotan Kementerian Perdagangan dan akan ditolak dengan keras kebijakan tersebut.
"Kita sadari perjuangan tidak mudah tetapi Kementerian Perdagangan akan terus berupaya melindungi kepentingan nasional kita, termasuk melindungi petani kecil di forum internasional, bilateral, regional, dan multilateral," ucapnya.
Ia menambahkan, Kemendag juga akan mengambil langkah-langkah yang terukur melalui forum perundingan Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) untuk mengamankan kepentingan rakyat Indonesia.
"Kami juga akan memanfaatkan forum perundingan IEU-CEPA yang sudah di putaran ke-15, dan di putaran 16 akan diadakan di Uni Eropa agar dapat membuka produk dari Indonesia," kata Mendag.
(Z-9)
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Stok beras dinyatakan aman menjelang Tahun Baru bahkan sampai Lebaran
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.
EKS Sekjen Kemenhut era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto, mengatakan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) merupakan murni tata ruang.
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
KETUA Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mendatangi rumah dinas Zulkifli Hasan atau Zulhas yang juga ketua umum PAN
Studi terbaru mengungkap masa depan budidaya alpukat di India. Meski permintaan tinggi, perubahan iklim dan emisi karbon mengancam keberlanjutan panen.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan pertama dalam 8 tahun ini menjadi titik balik hubungan kedua negara.
Kalau kita kelompokkan petani pangan, persentase petani yang di atas 55 tahun jauh lebih besar.
Menlu RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia-Turki memperkuat kerja sama industri, produk halal, dan pertanian saat bertemu Presiden Erdogan di Istanbul.
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Di bawah kepemimpinan Addin, GP Ansor bahu membahu menggerakkan aktivitas pangan melalui Banser Patriot Ketahanan Pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved