Hadi Tjahjanto Serahkan 303 Sertifikat Aset Pemda di Banten

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, berkunjung ke Tangerang, Provinsi Banten, untuk menyerahkan sejumlah sertifikat tanah sekaligus meninjau sarana dan prasana Kantor Pertanahan, Kamis (27/7).

Baca juga: Terkendala Pembebasan Lahan, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Rampung 2024

Dalam kunjungan tersebut, Hadi menyerahkan 303 sertifikat Pemerintah Provinsi Banten dan seluruh pemerintah daerah di Banten, Kantor Wilayah DJKN Banten serta PT PLN dan PT Angkasa Pura.

Hadi menjelaskan bahwa sertifikasi tanah akan memberikan dampak positif baik secara hukum maupun secara ekonomi. Secara hukum, kata Hadi, tanah tersebut memiliki kepastian sehingga pihak tidak bertanggungjawab tidak akan mengganggu.

Baca juga: BPK: 33 Ruas Tol di Indonesia belum Bersertifikat

“Sertipikat tanah adalah kertas sakti karena menjadi bukti legal formal yang tercatat secara resmi di hadapan negara,” kata mantan Panglima TNI tersebut lewat keterangan yang diterima.

Baca juga: 10 Bulan Lebih Menghilang, Buron Kasus Penggelapan Sertifikat Ditangkap di Depok

Hadi menambahkan, sertifikasi tanah juga akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi kawasan. Ia menyebut, pertambahan nilai ekonomi di Provinsi Banten pada 2022 mencapai Rp90,5 triliun.

“Pertumbuhan ekonomi yang menjadi hak masyarakat inilah yang kita inginkan hanya dengan memberikan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki selama bertahun-tahun,” jelasnya.

Untuk memberikan kepastian hukum dan hak ekonomi di pedesaan, Menteri ATR/BPN menaruh perhatian terhadap tanah-tanah Kas Desa, saya sudah meminta kepada Kakanwil dan Kakantah supaya tanah-tanah kas desa dapat dijaga dan tidak disalahgunakan.

“Saya sering mendengar aduan masyarakat desa. Sedih sekali. Kita harus memberikan kepada mereka yang papa dan tak punya apa-apa,” tandas Hadi.

Pada akhir sambutannya, Hadi juga tak luput mengingatkan jajaran ATR/BPN di tingkat wilayah dan daerah untuk menjaga sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten beserta seluruh jajaran Forkopimda dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian seperti PTSL dan Reforma Agraria.

“Harapannya rakyat Banten dapat tersenyum manis dan benar-benar merasakan kehadiran negara dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian terhadap hak atas perekonomian,” pungkas Hadi. (H-3)