Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memberikan sejumlah catatan terkait turunnya logistics performance index (LPI) Indonesia dari posisi 46 di 2018 menjadi ke-63 di 2023. Sederet permasalahan logistik di Tanah Air dinilai menjadi penyebabnya.
Bhima mengatakan, penyebab yang pertama ialah masih banyaknya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dari segi perencanaan masih kurang matang dan dilakukan secara tergesa-gesa. Sehingga, dampak dari infrastruktur untuk menopang biaya logistik, menurunkan tingkat inflasi, dan juga memperlancar konektivitas antar wilayah masih rendah.
"Beberapa proyek juga ditemukan tidak mampu mengungkit daya saing disektor industri pengolahan, salah satunya karena ketidaksiapan dalam hal proses perencanaan yang harusnya dilakukan secara hati-hati dan juga menimbang dari berbagai sisi. Inilah yang masih kurang," kata Bhima saat dihubungi, Jumat (21/7).
Baca juga: Neraca Perdagangan Juni 2023 Diperkirakan Surplus 1,33 Miliar Dolar AS
Bhima melanjutkan, persoalan integrasi antar infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi salah satu penyebabnya. Ia mengatakan, masih terdapat beberapa infrastruktur yang dibangun dalam sembilan tahun terakhir ini, tetapi pemanfaatannya masih rendah.
"Banyak jalan tol yang ternyata tingkat utilitas atau pemanfaatannya masih rendah karena ternyata tidak banyak dilalui untuk angkutan logistik, angkutan logistiknya masih menggunakan jalan arteri. Ini yang menyebabkan biaya logistiknya masih tetap tinggi, mahal dan mengakibatkan skor logistik kita anjlok," ujarnya.
Baca juga: PU-Pera Segera Mulai Pembangunan 2 Proyek Strategis Nasional di Manokwari
Selain itu, ia mengungkapkan, beberapa pelabuhan juga mengalami kualitas pelayanan yang turun. Meski pembangunan infrastruktur sudah dilakukan secara masif, namun masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki.
"Jadi kalau kita baca indeks logistik yang dikeluarkan bank dunia itu ada beberapa standar pelayanan di pelabuhan, misalnya di Bea Cukai itu performanya masih buruk. Jadi artinya infrastruktur satu hal, tapi logistik ini banyak hal lain yang perlu dipikirkan matang-matang dan dievaluasi," kata Bhima.
"Jadi jangan terburu-buru membangun infrastruktur tanpa tau pemanfaatannya untuk apa dan korelasinya untuk apa terhadap penurunan biaya logistik dan peningkatan daya saing," imbuhnya.
Sebelumnya, Bank Dunia merilis data Logistics Performance Index (LPI) 2023 berdasarkan enam dimensi yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking and tracing. Dalam laporan tersebut, peringkat LPI Indonesia turun sebanyak 17 peringkat ke posisi 63 dari 46 pada 2018. (Fik/Z-7)
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai kebijakan one way arus mudik secara nasional pada puncak mudik lebaran 18 Maret 2026 tidak terlalu berpengaruh pada angkutan logistik
REI menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap harga rumah di Indonesia relatif terbatas. Kenaikan biaya logistik diperkirakan hanya mendorong harga rumah sekitar 3,5%.
Konflik Timur Tengah picu panic buying dan ancaman kelangkaan BBM di Thailand. Pemerintah pantau ketat pasokan seiring lonjakan harga di tingkat lokal.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara.
Pengembangan kota mandiri baru di koridor utara-timur Jakarta memasuki tahun keempat dengan hunian, area komersial, sekolah, serta rencana CBD dan infrastruktur modern.
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved