Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memberikan sejumlah catatan terkait turunnya logistics performance index (LPI) Indonesia dari posisi 46 di 2018 menjadi ke-63 di 2023. Sederet permasalahan logistik di Tanah Air dinilai menjadi penyebabnya.
Bhima mengatakan, penyebab yang pertama ialah masih banyaknya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dari segi perencanaan masih kurang matang dan dilakukan secara tergesa-gesa. Sehingga, dampak dari infrastruktur untuk menopang biaya logistik, menurunkan tingkat inflasi, dan juga memperlancar konektivitas antar wilayah masih rendah.
"Beberapa proyek juga ditemukan tidak mampu mengungkit daya saing disektor industri pengolahan, salah satunya karena ketidaksiapan dalam hal proses perencanaan yang harusnya dilakukan secara hati-hati dan juga menimbang dari berbagai sisi. Inilah yang masih kurang," kata Bhima saat dihubungi, Jumat (21/7).
Baca juga: Neraca Perdagangan Juni 2023 Diperkirakan Surplus 1,33 Miliar Dolar AS
Bhima melanjutkan, persoalan integrasi antar infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi salah satu penyebabnya. Ia mengatakan, masih terdapat beberapa infrastruktur yang dibangun dalam sembilan tahun terakhir ini, tetapi pemanfaatannya masih rendah.
"Banyak jalan tol yang ternyata tingkat utilitas atau pemanfaatannya masih rendah karena ternyata tidak banyak dilalui untuk angkutan logistik, angkutan logistiknya masih menggunakan jalan arteri. Ini yang menyebabkan biaya logistiknya masih tetap tinggi, mahal dan mengakibatkan skor logistik kita anjlok," ujarnya.
Baca juga: PU-Pera Segera Mulai Pembangunan 2 Proyek Strategis Nasional di Manokwari
Selain itu, ia mengungkapkan, beberapa pelabuhan juga mengalami kualitas pelayanan yang turun. Meski pembangunan infrastruktur sudah dilakukan secara masif, namun masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki.
"Jadi kalau kita baca indeks logistik yang dikeluarkan bank dunia itu ada beberapa standar pelayanan di pelabuhan, misalnya di Bea Cukai itu performanya masih buruk. Jadi artinya infrastruktur satu hal, tapi logistik ini banyak hal lain yang perlu dipikirkan matang-matang dan dievaluasi," kata Bhima.
"Jadi jangan terburu-buru membangun infrastruktur tanpa tau pemanfaatannya untuk apa dan korelasinya untuk apa terhadap penurunan biaya logistik dan peningkatan daya saing," imbuhnya.
Sebelumnya, Bank Dunia merilis data Logistics Performance Index (LPI) 2023 berdasarkan enam dimensi yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking and tracing. Dalam laporan tersebut, peringkat LPI Indonesia turun sebanyak 17 peringkat ke posisi 63 dari 46 pada 2018. (Fik/Z-7)
Selain digitalisasi, IPC TPK mulai merancang konsep Hub & Spoke pada terminal-terminal yang dikelola.
Peningkatan volume ini didorong oleh pembukaan layanan baru, baik reguler maupun adhoc, yang memperkuat konektivitas perdagangan.
Klaim sejumlah pejabat tinggi negara bahwa kondisi pascabanjir di Sumatra, tampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan.
Langkah ekspansi ini dilakukan untuk merespons peran strategis Jawa Timur yang kian melesat sebagai salah satu pusat perdagangan internasional di Indonesia.
Direktur Utama SPJM, Tubagus Patrick, menegaskan bahwa seluruh lini layanan perusahaan telah disiagakan untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan.
IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK) terus mencatatkan tren positif kinerja operasional menjelang akhir tahun 2025.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved