Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEJABAT Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mendapat tunjangan kinerja (tukin) hingga mencapai Rp98 juta per bulan dan menerima fasilitas penunjang lainnya seperti fasilitas perumahan mewah.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diteken Presiden Jokowi pada, Rabu 12 Juli 2023.
"Tunjangan kinerja bagi sekretaris, deputi, kepala unit kerja hukum dan kepatuhan, dan direktur/kepala biro Otorita IKN diberikan sesuai dengan kelas jabatan," sebut pasal 2 beleid tersebut.
Baca juga: Sebut di Kaltim Banyak Jalan Rusak, DPR Minta Proyek IKN Ditunda
Dalam Perpres No. 44/2023 dijabarkan untuk pejabat Otorita IKN kelas 17, tukin yang diterima mencapai Rp98.152.220 per bulan, tukin pejabat kelas 16 sebanyak Rp82.814.888 per bulan, kemudian tukin pejabat otorita IKN kelas 15 sebesar Rp67.480.566 per bulan dan tukin pejabat untuk kelas 14 senilai Rp62.672.646 per bulan.
Hak keuangan sekretaris, deputi, kepala unit kerja hukum dan kepatuhan, dan direktur/kepala biro Otorita IKN terdiri atas gaji pokok serta tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan/beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Dinilai Butuh Komunikasi Intens
Adapun fasilitas yang diberikan negara kepada pejabat Otorita IKN terdiri atas fasilitas biaya perjalanan dinas, fasilitas jaminan sosial, fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan aturan.
Semua pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya dimaksud dalam perpres tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
(Z-9)
Otoritas Ibu Kota Australia (NCA) dan Otoritas IKN menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama antara ibu kota Australia, Canberra
KETUA Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) Naresworo Nugroho menyoroti rencana pembangunan hutan alam tropika buatan di IKN.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi dalam paparannya menjelaskan bagaimana pembangunan IKN dibangun sebagai kota hijau berkelanjutan dan berketahanan.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri mengungkapkan, ada tiga pilar penting yang menjadi dasar pembangunan IKN
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajak kelompok tani lokal menjadi pionir pertanian perkotaan (urban farming) di IKN. Kelompok tani, warga masyarakat
OTORITA Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani letter of intent (LoI) dengan Stanford Doerr School of Sustainability.
Desain yang ramah lingkungan dan mengangkat kekhasan Indonesia mengantarkan Nagara Rimba Nusa menjadi desain calon ibu kota negara baru Indonesia.
Sofian bukanlah orang baru dalam dunia perencanaan dan tata kota. Setelah menyelesaikan studi master di University of New South Wales, Australia, pada 1999
‘THE chief function of the city is to convert power into form, energy into culture, dead matter into the living symbols of art, biological reproduction into social creativity’.
Rencana integrasi transportasi Jabodetabek ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).
Ada rencana Bappenas untuk melakukan tukar guling gedung milik pemerintah kepada pihak swasta guna mendapat dana tambahan pemindahan ibu kota.
Beberapa masalah akan tetap berada di Jakarta di antaranya urbanisasi, isu kriminalitas, polusi udara, dan transportasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved