Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEJABAT Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mendapat tunjangan kinerja (tukin) hingga mencapai Rp98 juta per bulan dan menerima fasilitas penunjang lainnya seperti fasilitas perumahan mewah.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diteken Presiden Jokowi pada, Rabu 12 Juli 2023.
"Tunjangan kinerja bagi sekretaris, deputi, kepala unit kerja hukum dan kepatuhan, dan direktur/kepala biro Otorita IKN diberikan sesuai dengan kelas jabatan," sebut pasal 2 beleid tersebut.
Baca juga: Sebut di Kaltim Banyak Jalan Rusak, DPR Minta Proyek IKN Ditunda
Dalam Perpres No. 44/2023 dijabarkan untuk pejabat Otorita IKN kelas 17, tukin yang diterima mencapai Rp98.152.220 per bulan, tukin pejabat kelas 16 sebanyak Rp82.814.888 per bulan, kemudian tukin pejabat otorita IKN kelas 15 sebesar Rp67.480.566 per bulan dan tukin pejabat untuk kelas 14 senilai Rp62.672.646 per bulan.
Hak keuangan sekretaris, deputi, kepala unit kerja hukum dan kepatuhan, dan direktur/kepala biro Otorita IKN terdiri atas gaji pokok serta tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan/beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Dinilai Butuh Komunikasi Intens
Adapun fasilitas yang diberikan negara kepada pejabat Otorita IKN terdiri atas fasilitas biaya perjalanan dinas, fasilitas jaminan sosial, fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan aturan.
Semua pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya dimaksud dalam perpres tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
(Z-9)
Kunjungan Banggar DPR RI ke IKN menegaskan komitmen politik dan pendanaan, dengan progres pembangunan legislatif–yudikatif serta investasi mencapai ratusan triliun.
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
Dalam rangkaian El John Pageants Festival, para finalis mengikuti berbagai agenda karantina dan ditempatkan di Rusun ASN yang seluruh furniturnya dicat menggunakan Propan PU Hygiene.
IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik jika infrastruktur dan seluruh sarana pendukung untuk tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah rampung.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved