Pemindahan Ibu Kota Dinilai Butuh Komunikasi Intens

PEMINDAHAN ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai membutuhkan komunikasi intens. Pasalnya, ada kendala komunikasi terkait pemindahan ibu kota.

"Salah satunya, adalah kesalahan komunikasi terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang terdampak terhadap pembangunan IKN," kata Peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PR KSDK) Tri Margono, Sabtu (24/6).

Hal tersebut diungkap usai pihaknya melakukan riset terkait pemindahan ibu kota yang diprakarsai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta dan Universitas Bunda Mulia (UBM) Jakarta. Menurut Tri, kesalahan komunikasi itu dibuktikan oleh beberapa hal.

Salah satunya, marak informasi tanpa penjelasan yang memadai beredar di masyarakat dengan tanpa penjelasan yang memadai. Kemudian, informasi itu dibiarkan tanpa kejelasan oleh pemerintah daerah, sehingga memicu friksi di wilayah pembangunan IKN.

Baca juga: HUT ke-496 DKI Jakarta, Kemendagri Apresiasi Peran Jakarta Sukseskan Perpindahan IKN

Dia mencontohkan minimnya informasi yang berimbang terkait perbedaan penetapan ganti rugi atas pemanfaatan tanah warga. Hal tersebut, kata dia, menimbulkan kecemburuan sosial yang menghadirkan konflik baru.

Belum lagi, kata Tri, terkait pematokan dan penetapan oleh sejumlah petugas lapangan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi saat penetapan lokasi dan titik-titik pembangunan di tanah warga yang tidak dikomunikasikan dengan warga juga andil memperkeruh keadaan.

“Ini agak ironis mengingat sebenarnya, dengan tata kelola dan perencanaan matang, juga komunikasi yang baik, sebenarnya masyarakat adat setempat tak sepenuhnya antipasti dengan proyek ini. Bahkan, masyarakat Suku Balik (warga lokal) cenderung menerima kehadiran pembangunan IKN di daerahnya,” kata dia.

Baca juga: IKN Diawasi Mandor Asing, Komisi V DPR: Tamparan bagi Pemerintah

Menurut Tri, pemindahan ibu kota mesti mempertimbangkan perbaikan komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan warga setempat. Jika tidak, bisa merusak tatanan masyarakat yang sudah lebih dahulu solid di sana.

Riset kolaborasi antara BRIN dan UBM sendiri masih terus dilakukan untuk memperoleh sejumlah temuan baru. Di antaranya adalah menemukan peta dan saluran komunikasi pemahaman bersama (mutual understanding) agar semua pihak dapat memperoleh jawaban konkret atas konflik tersebut. (Z-6)