Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Irwan meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk menunda pengerjaan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, lantaran banyak jalan di provinsi tersebut yang rusak. Ia mendesak agar Kementerian PU-Pera fokus memperbaiki jalan yang rusak di provinsi tersebut.
Jalan rusak tersebut di antaranya di Tenggarong yang menghubungkan Desa Rapak Lampur dengan Desa Senoni di Kecamatan Sebulu, Jalan Simpang Kota Bangun-Muara Gusik, jalan rusak di kawasan Mentiwan, Kelurahan Melak dan lainnya.
"Kalau enggak ada anggaran, proyek di IKN tunda sajalah, perbaikan jalan rusak di Kaltim ini lebih penting," ujar Irwan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PU-Pera, di Kompleks Senayan, Selasa (4/7).
Baca juga: Rusak Akibat Tambang Batu Bara, Pemprov Kalsel Desak Pusat Perbaiki Jalan Trans Kalimantan Km 171
Ia menyebut rata-rata kondisi jalan nasional di berbagai daerah ialah 90% mantap, sementara di Kaltim baru mencapai 87,3%. Politikus Partai Demokrat itu mendorong kepada Kementerian PU-Pera agar tidak menelantarkan jalan-jalan yang rusak di Kaltim.
"Memang ada tekanan sih karena ada proyek IKN. Kalau melihat PU-Pera mendapat anggaran Rp27 triliun untuk IKN di tahun depan, harusnya masalah (jalan rusak) ini dilakukan secara berkeadilan," tegasnya.
Baca juga: Jadi Sister City, IKN akan Adopsi Pembangunan Kota Astana di Kazakhstan
Untuk penanganan perbaikan jalan telah diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang ditetapkan pada 16 Maret 2023. Alokasi anggaran yang direncanakan untuk perbaikan jalan daerah sebesar Rp32,79 triliun di tahun ini. Namun, sampai saat ini, anggaran tersebut belum dicairkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Irwan pun menuding akibat sikap Kemenkeu tersebut, penanganan jalan yang rusak di beberapa daerah mandek dikerjakan pemerintah.
"Inpres ini ramai karena cawe-cawe Sri Mulyani (Menteri Keuangan) kalau mengurusi hal teknis ini. Harusnya kalau uangnya sudah ada, serahkan saja ke PU-Pera. Gini ini kalau semua ada cawe-cawe," ucapnya.
Usai RDP dengan Komisi VI DPR RI, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU-Pera, Hedy Rahadian menegaskan pemerintah tetap mengerjakan pembangunan IKN sesuai target.
"Nanti kalau IKN tidak dilaksanakan, ada yang bilang kok IKN enggak jadi," tuturnya.
Ia menyampaikan pihaknya berupaya mengerjakan pembangunan IKN dan menangani jalan-jalan yang rusak di daerah. Seharusnya, Kementerian PU-Pera tengah mengerjakan perbaikan jalan sesuai Inpres No.3/2023 di bulan ini, namun masih belum dikerjakan lantaran anggaran dari Kemenkeu belum dikucurkan.
"Anggarannya belum turun, kita tunggu saja. Jadi, ada keseimbangan lah, IKN merupakan prioritas nasional, penanganan jalan juga ada programnya sendiri," kata Hedy. (Ins/Z-7)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Menara jembatan atau cable stayed Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur, menjadi yang terpanjang kedua setelah Jembatan Suramadu di Selat Madura.
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan September ke Ibu Kota Nusantara masih akan sesuai jadwal sesuai kesiapan hunian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.
World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 baru saja selesai diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 18 – 25 Mei 2024.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved