Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
POTENSI Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk para Aparatur Sipil Negara diperkirakan mencapai 400 ribu orang. Untuk memaksimalkan potensi ini, BP Tapera berkolaborasi dengan Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) akan mendata Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lingkung pemerintahan pusat hingga daerah.
“Dengan jumlah ASN yang mencapai 4 juta orang diprediksi 10%nya adalah MBR, kita akan mendata dari situ berapa yang masih membutuhkan pembiayaan rumah,” ungkap Komisioner BP Tapera Adi Setianto.
Ia menjelaskan, saat ini ASN yang membutuhkan diperkirakan ada sebanyak 48 ribu orang. Namun, data tersebut masih bersifat perkiraan.
Baca juga: Konsep Perumahan Tapera Dibangun untuk MBR
“Dalam waktu dekat hasil verifikasi MBR di kalangan ASN akan kami umumkan,” kata dia.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, peran aktif Pemda untuk mendukung pembangunan perumahan ASN dan MBR, bisa dilakukan melalui kebijakan tata ruang, kemudahan perizinan, serta sumber pendanaan khusus untuk perumahan.
Baca juga: PNS Muda Diimbau Manfaatkan Rumah Tapera
"Kami juga mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan untuk terus melakukan sinergitas untuk mendorong pemenuhan perumahan bagi MBR dan ASN, sehingga komitmen Pemerintah untuk memberikan pembiayaan perumahan kepada Publik khususnya ASN dan MBR dapat berjalan optimal," tuturnya.
Selain itu, kepesertaan BP Tapera akan mulai diperluas untuk pekerja mandiri atau pekerja informal. Perluasan peserta BP Tapera akan dilakukan mulai bulan depan untuk ojek online.
“Kita rencananya launching bulan depan," ujar Adi Setianto lagi.
Adi mengatakan, pekerja mandiri/pekerja informal yang dapat menjadi peserta BP Tapera berasal dari pekerja dengan penghasilan tidak tetap dan pekerja dengan status tidak tetap. (Z-10)
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperluas akses hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan skema rumah susun (rusun) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved