Headline
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
POTENSI Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk para Aparatur Sipil Negara diperkirakan mencapai 400 ribu orang. Untuk memaksimalkan potensi ini, BP Tapera berkolaborasi dengan Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) akan mendata Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lingkung pemerintahan pusat hingga daerah.
“Dengan jumlah ASN yang mencapai 4 juta orang diprediksi 10%nya adalah MBR, kita akan mendata dari situ berapa yang masih membutuhkan pembiayaan rumah,” ungkap Komisioner BP Tapera Adi Setianto.
Ia menjelaskan, saat ini ASN yang membutuhkan diperkirakan ada sebanyak 48 ribu orang. Namun, data tersebut masih bersifat perkiraan.
Baca juga: Konsep Perumahan Tapera Dibangun untuk MBR
“Dalam waktu dekat hasil verifikasi MBR di kalangan ASN akan kami umumkan,” kata dia.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, peran aktif Pemda untuk mendukung pembangunan perumahan ASN dan MBR, bisa dilakukan melalui kebijakan tata ruang, kemudahan perizinan, serta sumber pendanaan khusus untuk perumahan.
Baca juga: PNS Muda Diimbau Manfaatkan Rumah Tapera
"Kami juga mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan untuk terus melakukan sinergitas untuk mendorong pemenuhan perumahan bagi MBR dan ASN, sehingga komitmen Pemerintah untuk memberikan pembiayaan perumahan kepada Publik khususnya ASN dan MBR dapat berjalan optimal," tuturnya.
Selain itu, kepesertaan BP Tapera akan mulai diperluas untuk pekerja mandiri atau pekerja informal. Perluasan peserta BP Tapera akan dilakukan mulai bulan depan untuk ojek online.
“Kita rencananya launching bulan depan," ujar Adi Setianto lagi.
Adi mengatakan, pekerja mandiri/pekerja informal yang dapat menjadi peserta BP Tapera berasal dari pekerja dengan penghasilan tidak tetap dan pekerja dengan status tidak tetap. (Z-10)
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved