Simbol Kedaulatan, Pembangunan IKN Disebut Tak Seharusnya Libatkan Asing

PRESIDEN RI Joko Widodo berpendapat tidak mempermasalahkan penggunaan pengawas asing untuk proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, penggunaan pengawas asing tersebut untuk menjaga kualitas barang yang dihasilkan.

Menanggapi hal tersebut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan membangun Ibu Kota Negara (IKN) berbeda dari membangun klaster perumahan untuk swasta seperti BSD, Lippo Karawaci ataupun Meikarta.

"Membangun IKN diperlukan prinsip secretive dan kehati-hatian karena IKN adalah simbol kedaulatan dan simbol eksistensi sebuah bangsa," kata Achmad Nur Hidayat, melalui keterangan yang diterima, Sabtu (17/6).

Baca juga: Pengamat: Pemilihan Mandor Proyek IKN Harus lewat Tender

Menurut Achmad Nur Hidayat, dalam best practice negara lain membangun ibu kotanya, tidak ada campur tangan asing sebagai pengawas, pekerja dan konsultan.

"Jika pun ada, partisipasi asing hanya bentuk capital (modal) yang sifatnya monetary bukan How-Know-Technical membangun IKN," kata Achmad.

Sebelumnya Presiden Jokowi antusias menjelaskan bahwa pengawas asing dalam proyek IKN bukan untuk menarik investor asing namun untuk memastikan hasil pembangunan ibu kota baru sesuai harapan. Presiden menyatakan tujuan menggunakan pengawas asing karena ingin menaikan level kualitas.

"Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD Inpres, mau?" kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Baca juga: Soal Mandor WNA di IKN, Jokowi: Kenapa Tidak?

Achmad berpandangan pernyataan Presiden Jokowi yang mengizinkan pengawas asing melakukan penjagaan terhadap kualitas barang bangunan IKN adalah salah arah.

Dia mempertanyakan apakah Presiden tidak dinasehati oleh Panglima TNI, Lemhanas ataupun Dewan Penasehat Militer, bahwa IKN adalah rahasia negara dan blue print IKN merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya dengan nyawa.

"Bila ini dilakukan dengan sengaja, berarti konsep IKN sudah bergeser dari ibukota negara menjadi klaster perumahaan yang motifnya adalah mencari untung. Bila untuk klaster property sebaiknya tidak perlu ada UU IKN dan kehebohan sampai ke MK. Itu namanya prank nasional," kata Achmad.

Pengawas Asing Asal Tiongkok dan UEA

Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia mengharapkan dukungan dari Tiongkok, khususnya dari tim ahli dari Shenzhen, untuk merancang, mengelola, dan membangun klaster pendukung di IKN.

Luhut katakan, pemerintah telah bertemu dengan perwakilan khusus dari Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed (MBZ) yang akan bergabung dengan tim dari Shenzen dan tim IKN. Dalam IKN, terdapat sembilan klaster yang dibangun bersama oleh pemerintah dan swasta. Pemerintah mengklaim Tim IKN juga banyak menerima minat dari perusahaan Tiongkok.

Menanggapi hal tersebut, Achmad berpandangan kehadiran pengawas ahli dari Shenzhen Tiongkok, dan UEA sebenarnya sangat membahayakan kerahasiaan blue print IKN, kecuali bila IKN berubah konsep hanya sekedar proyek property seperti halnya BSD, Lippo Karawaci atau Meikarta.

Sebab bila begitu konsepnya, itu bukan IKN sebagai simbol negara dan simbol kedaulatan NKRI namun sekedar proyek bisnis yang sebenarnya tidak perlu melibatkan Presiden seintens itu.

"Bila konsep ini IKN sebagai simbol kedaulatan NKRI, maka kehadiran pengawas asing asal Tiongkok dan UEA harus dilarang dan para pejabat yang mendorong kehadiran asing harus ditanya oleh DPR , niat dan kepentingan pribadi mereka dari proyek IKN tersebut," kata Achmad.

(Z-9)