Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) Wendy Aritenang mengatakan bahwa penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas ataupun pekerja dalam pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan suatu hal yang perlu di permasalahkan.
Ia menilai, penggunaan tenaga kerja asing untuk pembangunan IKN itu hanya diperuntukan bagi bidang-bidang tertentu, yang memang secara kebetulan tenaga kerja Indonesia belum ahli dalam bidang tersebut.
"Saya yakin kalau tidak terpaksa sekali tentunya kita tidak akan pakai tenaga asing. Jika memang harus memakai tenaga asing, saya kira hanya untuk bidang-bidang tertentu yang memang dibutuhkan dan kita belum berpengalaman dalam bidang itu," kata Wendy kepada Media Indonesia, Jumat (16/6).
Baca juga: Pengamat: Pemilihan Mandor Proyek IKN Harus lewat Tender
Menurutnya, para pekerja tenaga asing tersebut juga tidak akan masif dalam melakukan pembangunan di IKN. Ia tetap yakin bahwa pekerja asing itu hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan bagi pembangunan IKN.
"IKN itu kan mau jadi smart city, mau ada autonomous vehicle di IKN katanya. Nah kita tidak punya pengalaman itu, maka perlu pendampingan tenaga asing. Kalau tidak karena ada yang dibutuhkan ya ngapain pakai tenaga asing, pasti kan ada yang dibutuhkan," ujarnya.
Baca juga: Soal Mandor WNA di IKN, Jokowi: Kenapa Tidak?
Lebih lanjut, Wendy juga meyakini bahwa para pekerja Indonesia tetap mumpuni dalam melakukan pembangunan di IKN. Ia mengatakan bahwa para pekerja dalam negeri di bidang sipil maupun konstruksi Indonesia termasuk yang paling maju dan tentunya berkualitas.
Ia juga menambahkan, dengan hadirnya tenaga kerja asing tersebut tentunya juga membantu tenaga kerja Indonesia untuk dapat belajar terkait bidang-bidang yang belum dikuasai.
"Semua pekerja kita itu tetap berkualitas dan hebat-hebat itu tidak bisa kita ragukan. Pembangunan DAM, bangunan, sampai jalan itu orang kita semua kok yang lakukan. Kalaupun ada tenaga kerja asing, pastinya itu hanya untuk bidang tertentu. Buat kita belajar juga pastinya," ujarnya. (Fik/Z-7
Selain fokus pada perkantoran, pemerintah juga mulai memetakan pengembangan ekosistem pendukung di luar urusan birokrasi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Manajemen baru PT SRM tidak pernah memberikan persetujuan, penugasan, maupun izin kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja atau melakukan aktivitas operasional.
28 TKA asal empat negara asing yang bekerja di PT LPPI dinyatakan sudah memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku di Indonesia.
polemik Bandara IMIP di Morowali yang diduga beroperasi tanpa pengawasan ketat aparat negara, mengkonfirmasi kekhawatiran soal masuknya tenaga kerja asing
MAYORITAS tenaga kerja asing (TKA) di Kota Batam berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan jumlah lebih dari 1.500 orang, disusul India sekitar 1.000 orang.
Faktor pengawasan yang lemah menjadi salah satu faktor suburnya praktik korupsi di Kemenaker.
KPK mengungkap bahwa praktik pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyadar ke berbagai sektor, termasuk bidang olahraga
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved