Pembangunan IKN Masih Gunakan APBN, Pemerintah Dianggap Gagal Bangun IKN

ANGGOTA Komisi V DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama menilai pemerintah telah gagal membangun Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini terlihat salah satunya pemerintah tidak mampu menarik investor untuk membangun IKN. 

Suryadi mencatat sudah ada 36 investor yang sudah menandatangani kontrak hubungan yang mengikat kedua pihak atau non disclosure agreement (DNA). Namun, baru ada enam investor yang sudah mendapatkan izin prakarsa proyek.

"Tapi yang menjadi catatan yang siap menjadi investor itu mereka yang kontraktor siap menangkap APBN bukan investasi murni dari pihak swasta," ujar Suryadi dalam diskusi virtual program Crosscheck by Medcom.id bertajuk Cawe-cawe Jokowi Demi Investor IKN, Minggu, (11/6)

Baca juga : Rizal Ramli Pesimis Terhadap Proyek IKN

Suryadi mencontohkan sudah ada investor yang siap membangun rumah bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, pembangunan itu menggunakan dana talangan dari investor, yang nantinya akan diganti dengan APBN. 

Baca juga : Tahun Politik, Calon Investor IKN Masih Wait and See

"Sampai saat ini pembangunan infrastruktur di IKN masih pakai APBN," tegasnya. 

Selain itu, kegagalan pemerintah dalam membangun IKN terlihat dari tidak tercapainya tujuan pemerataan pembangunan ekonomi. Sebab, Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan  41 persen untuk membangun IKN. 

"Bayangkan ada 58 persen dibagi (untuk pembangunan) 500 lebih kabupaten kota, tapi 41 persennya untuk bangun rumah menteri, menteri koordinator, dan seterusnya. Jadi target pemerataan tidak tercapai," jelasnya, (MGN/Z-8)