Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai saat sini sejumlah investor masih menahan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Pertimbangan ini karena adanya ketidakpastian di tahun politik.
Hingga Mei 2023, Pemerintah telah menerima lebih dari 220 letter of intent (LoI) dari dunia usaha swasta dalam negeri dan luar negeri yang menyatakan siap berinvestasi di ibu kota baru.
"Melihat saat ini Indonesia memasuki tahun politik, wajar jika masih banyak investor potensial yang wait and see akan keputusan investasinya," ujar Arsjad dalam keterangannya, Minggu (11/6).
Baca juga : Industri Semen Perlu Antisipasi Ekonomi yang Melambat
Arsjad optimistis akan semakin banyak investor yang berminat untuk menanamkan modal di IKN. Pada Kamis (8/6) dua perusahaan Singapura dari state power investment corporation (SPIC) dan JOE Green Pte Ltd
Baca juga : Boyman Harun Minta Transparansi Progres dan Evaluasi Pembangunan IKN
telah menandatangani non disclosure agreement (NDA) dengan Otorita IKN.
Dua perusahaan ini bergerak di bidang energi terbarukan dan pengelolaan limbah. NDA tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertukaran data untuk merumuskan studi kelayakan serta aspek ekonomi dan pasar investasi pada sektor tersebut.
Kedepannya, lanjut Arsjad, Kadin berharap pembangunan IKN selanjutnya siapa pun yang akan menjadi pemimpin Indonesia nantinya.
"Hal ini agar dapat memberi kepastian bagi investor dan meningkatkan daya tarik investasi di IKN," pungkasnya. (Z-8)
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai, pemangkasan HGU di IKN perlu mempertimbangkan dampak terhadap investasi dan pembangunan di IKN.
Pembangunan kawasan strategis bagi lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergulir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved