Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) membenarkan melakukan pembinaan atau menegur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), atas transaksi jual beli surat berharga (obligasi) dengan kode SMAR03BCN2, Obligasi Berkelanjutan III Smart Tahap II Tahun 2021 Seri B yang diterbitkan oleh PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk atau PT Smart Tbk (IDX: SMAR). Saat ini OJK menunggu respons dari PT SMI atas pelaksanaan sejumlah rekomendasi pembinaan OJK.
Berdasarkan hasil pengawasan OJK terdapat transaksi jual beli surat berharga/obligasi yang diperdagangkan di pasar modal, yang diindikasikan dijual di bawah harga pasar, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
"Transaksi tersebut sedang dalam proses pendalaman oleh pengawas OJK baik di industri keuangan non bank (IKNB) dan pengawasan pasar modal," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulan Mei 2023, Selasa (6/6).
Baca juga: PT SMI Diduga Jual Obligasi di Bawah Harga Pasar
Ogi mengatakan OJK juga sudah mengundang direksi untuk menyampaikan penjelasan transaksi tersebut. Dari penjelasan dan diskusi dari PT SMI, terdapat beberapa hal perlu mendapat perhatian dan perbaikan dari PT SMI.
"Oleh karena itu kami meminta PT SMI melakukan evaluasi perbaikan atas kebijakan, khususnya kebijakan warehousing pada jual beli saham berharga, dan penyusunan serta penyempurnaan pedoman internal di PT SMI untuk menghindari permasalahan serupa terjadi di kemudian hari," kata Ogi.
Baca juga: OJK Masih Yakin Kredit Perbankan Bisa Tumbuh di Kisaran 10%
PT SMI, kata Ogi, saat ini tengah dalam proses melakukan langkah perbaikan, untuk menindaklanjuti rekomendasi OJK. Beberapa rekomendasi yang tercantum di dalam surat teguran OJK ke PT SMI antara lain, pertama, agar PT SMI melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif atas pelaksanaan kebijakan warehousing dalam rangka optimalisasi pendapatan.
Kedua, melakukan perbaikan pedoman internal mengenai ketentuan jual beli surat berharga terutama rincian detail keterbukaan informasi pada memo jual beli surat berharga.
Ketiga, menyusun pakta integritas yang memuat larangan bagi pejabat/pegawai PT SMI yang memiliki kewenangan jual beli surat berharga untuk tidak melakukan jual beli surat berharga secara pribadi.
Keempat, melakukan perbaikan protokol atas pelaksanaan kebijakan warehousing yang lebih detail dan mengikat, antara lain mencakup harga jual, harga beli serta return yang didapatkan.
Kelima, menyusun pedoman internal terkait dengan penentuan kriteria dan mekanisme penunjukan counterparty yang akan bekerja sama dalam jual beli surat berharga.
Keenam, menugaskan Divisi Audit Internal untuk melakukan investigasi mendalam terhadap Divisi Keuangan dan Hubungan Investor (treasury) PT SMI karena adanya isu transaksi yang tidak wajar serta dugaan adanya conflict of interest oleh pihak internal PT SMI dengan fokus sampling pada produk obligasi seri SMAR03BCN2 yang dilakukan PT SMI dari awal hingga terkini.
"Jadi kami menunggu respons dari PT SMI, rekomendasi yang disampaikan dan juga hasil pertemuan dengan direksi PT SMI," kata Ogi. (Try/Z-7)
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
Pada paruh pertama 2025, WIFI berhasil melaksanakan dua aksi korporasi utama yakni penerbitan obligasi senilai Rp2,5 triliun.
Obligasi tersebut merupakan hasil dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan tenor tiga tahun dan kupon sebesar 9,5% per tahun.
Bank Mandiri Taspen menjadikan penerbitan obligasi sebagai strategi dalam memperkuat struktur pendanaannya, sekaligus dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil.
BNI mengumumkan rencana penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, dengan nilai maksimal Rp5 triliun.
ISRAEL menjual surat utang dalam jumlah rekor di Amerika Serikat (AS) sejak perangnya di Jalur Gaza, Palestina, meletus pada 7 Oktober 2023. Ini menurut laporan Bloomberg pada Jumat (6/6).
Satgas Pasti menghentikan 1.556 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode Januari sampai dengan 24 Juli 2025.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pemilik UMKM di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan dan kejahatan digital.
AFPI turut buka suara mengenai tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai pelaku usaha penyedia layanan pinjaman online melakukan pengaturan suku bunga layaknya kartel.
Ketika disinggung mengenai dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka karena dana CSR, Melchias mengaku tak mengetahuinya.
Langkah KPK itu dilakukan dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved