Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) membenarkan melakukan pembinaan atau menegur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), atas transaksi jual beli surat berharga (obligasi) dengan kode SMAR03BCN2, Obligasi Berkelanjutan III Smart Tahap II Tahun 2021 Seri B yang diterbitkan oleh PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk atau PT Smart Tbk (IDX: SMAR). Saat ini OJK menunggu respons dari PT SMI atas pelaksanaan sejumlah rekomendasi pembinaan OJK.
Berdasarkan hasil pengawasan OJK terdapat transaksi jual beli surat berharga/obligasi yang diperdagangkan di pasar modal, yang diindikasikan dijual di bawah harga pasar, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
"Transaksi tersebut sedang dalam proses pendalaman oleh pengawas OJK baik di industri keuangan non bank (IKNB) dan pengawasan pasar modal," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulan Mei 2023, Selasa (6/6).
Baca juga: PT SMI Diduga Jual Obligasi di Bawah Harga Pasar
Ogi mengatakan OJK juga sudah mengundang direksi untuk menyampaikan penjelasan transaksi tersebut. Dari penjelasan dan diskusi dari PT SMI, terdapat beberapa hal perlu mendapat perhatian dan perbaikan dari PT SMI.
"Oleh karena itu kami meminta PT SMI melakukan evaluasi perbaikan atas kebijakan, khususnya kebijakan warehousing pada jual beli saham berharga, dan penyusunan serta penyempurnaan pedoman internal di PT SMI untuk menghindari permasalahan serupa terjadi di kemudian hari," kata Ogi.
Baca juga: OJK Masih Yakin Kredit Perbankan Bisa Tumbuh di Kisaran 10%
PT SMI, kata Ogi, saat ini tengah dalam proses melakukan langkah perbaikan, untuk menindaklanjuti rekomendasi OJK. Beberapa rekomendasi yang tercantum di dalam surat teguran OJK ke PT SMI antara lain, pertama, agar PT SMI melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif atas pelaksanaan kebijakan warehousing dalam rangka optimalisasi pendapatan.
Kedua, melakukan perbaikan pedoman internal mengenai ketentuan jual beli surat berharga terutama rincian detail keterbukaan informasi pada memo jual beli surat berharga.
Ketiga, menyusun pakta integritas yang memuat larangan bagi pejabat/pegawai PT SMI yang memiliki kewenangan jual beli surat berharga untuk tidak melakukan jual beli surat berharga secara pribadi.
Keempat, melakukan perbaikan protokol atas pelaksanaan kebijakan warehousing yang lebih detail dan mengikat, antara lain mencakup harga jual, harga beli serta return yang didapatkan.
Kelima, menyusun pedoman internal terkait dengan penentuan kriteria dan mekanisme penunjukan counterparty yang akan bekerja sama dalam jual beli surat berharga.
Keenam, menugaskan Divisi Audit Internal untuk melakukan investigasi mendalam terhadap Divisi Keuangan dan Hubungan Investor (treasury) PT SMI karena adanya isu transaksi yang tidak wajar serta dugaan adanya conflict of interest oleh pihak internal PT SMI dengan fokus sampling pada produk obligasi seri SMAR03BCN2 yang dilakukan PT SMI dari awal hingga terkini.
"Jadi kami menunggu respons dari PT SMI, rekomendasi yang disampaikan dan juga hasil pertemuan dengan direksi PT SMI," kata Ogi. (Try/Z-7)
Alphabet (Google) berencana menghimpun dana melalui obligasi untuk mendanai infrastruktur AI.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengajak masyarakat untuk mengalokasikan investasi mereka ke SBN.
PT Pollux Hotels Group Tbk memperkuat strategi kebutuhan dan struktur pendanaannya dengan menerbitkan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 senilai maksimal Rp500 miliar.
SMF menilai kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan obligasi SMF sebagai underlying transaksi repo, akan membuka kembali minat investor t
SBN akan memperluas ekosistem aset digital yang terukur dan sesuai regulasi guna mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan Luhut Binsar Pandjaitan soal suntikan dana Rp50 triliun ke INA, dengan syarat dialokasikan ke sektor riil, bukan obligasi.
Galeri investasi ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat akses keuangan di daerah sekaligus memperluas edukasi pasar modal kepada masyarakat, khususnya mahasiswa.
Nasabah tidak perlu ramai-ramai datang ke BPR Bank Cirebon. Mereka diminta untuk menyiapkan dokumen persyaratan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelajar usia 15-17 tahun, yang masih berada di bawah angka nasional.
RATUSAN nasabah terlihat mendatangi Perumda BPR Bank Cirebon. Mereka menanyakan nasib uang yang sudah disimpan di perusahaan milik Pemda Kota Cirebon.
Mensesneg Prasetyo Hadi berharap panitia seleksi mampu menjaring pimpinan OJK yang kompeten dan memahami ekosistem jasa keuangan demi menjaga stabilitas pasar.
OJK menegaskan komitmennya menindak pelanggaran pasar modal secara konsisten untuk menjaga integritas pasar dan melindungi investor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved