Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyiapkan 800 hektare (ha) lahan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, untuk para investor.
Di KIPP, terdapat tiga zona wilayah perencanaan (WP), zona 1A untuk pusat pemerintahan dengan luas lahan 2.876 hektare (ha). Sementara, lahan di zona 1B dan 1C diperuntukkan untuk investor dengan luas masing-masing 2.037 ha dan1.758 ha.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan dari total lahan untuk digunakan investor, hanya diberikan sekitar 30-40%, sisanya 60-70%b untuk pembangunan kawasan hijau seperti taman kota dan area hijau lainnya.
Baca juga: Pengamat Soroti Kerawanan IKN di sisi Perairan dan Ruang Udara
"IKN ini konsepnya forest city (kota hutan), jadi hanya 30-40% digunakan untuk investor, sekitar 600-800 hektare," ungkapnya di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, Jumat (26/5).
Di lahan kawasan inti, para investor akan membangun rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan gedung lainnya.
Baca juga: Ahli Tata Kota ITB: Rendahnya Minat Investor di IKN Sudah Diduga
Endra menambahkan kontraktor-kontraktor tengah menyiapkan kavling-kavling tanah atau land development di kawasan 1B dan 1C sejak Februari lalu dan ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini untuk para investor.
Sampai saat ini, baru ada 209 letter of intent (LoI) yang masuk. Dari jumlah tersebut baru sekitar 36 investor yang menandatangani non-disclosure agreement
"Kalau ini sudah kelihatan wujud (lahannya), diharapkan bisa menarik swasta masuk berinvestasi. Investor yang masuk pun tidak perlu melihat rampung (semuanya), yang penting tahu titik di mana," imbuhnya. (Ins/Z-7)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mempersoalkan kepastian hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti pemberitaan media Inggris The Guardian yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai kota hantu
Pemadaman berlangsung cepat dengan dukungan tujuh unit mobil pemadam kebakaran dan delapan tangki suplai air, sehingga total 15 unit diturunkan ke lokasi.
KETUA Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu, menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Selain fokus pada perkantoran, pemerintah juga mulai memetakan pengembangan ekosistem pendukung di luar urusan birokrasi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved