Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMERINTAH melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyiapkan 800 hektare (ha) lahan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, untuk para investor.
Di KIPP, terdapat tiga zona wilayah perencanaan (WP), zona 1A untuk pusat pemerintahan dengan luas lahan 2.876 hektare (ha). Sementara, lahan di zona 1B dan 1C diperuntukkan untuk investor dengan luas masing-masing 2.037 ha dan1.758 ha.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan dari total lahan untuk digunakan investor, hanya diberikan sekitar 30-40%, sisanya 60-70%b untuk pembangunan kawasan hijau seperti taman kota dan area hijau lainnya.
Baca juga: Pengamat Soroti Kerawanan IKN di sisi Perairan dan Ruang Udara
"IKN ini konsepnya forest city (kota hutan), jadi hanya 30-40% digunakan untuk investor, sekitar 600-800 hektare," ungkapnya di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, Jumat (26/5).
Di lahan kawasan inti, para investor akan membangun rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan gedung lainnya.
Baca juga: Ahli Tata Kota ITB: Rendahnya Minat Investor di IKN Sudah Diduga
Endra menambahkan kontraktor-kontraktor tengah menyiapkan kavling-kavling tanah atau land development di kawasan 1B dan 1C sejak Februari lalu dan ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini untuk para investor.
Sampai saat ini, baru ada 209 letter of intent (LoI) yang masuk. Dari jumlah tersebut baru sekitar 36 investor yang menandatangani non-disclosure agreement
"Kalau ini sudah kelihatan wujud (lahannya), diharapkan bisa menarik swasta masuk berinvestasi. Investor yang masuk pun tidak perlu melihat rampung (semuanya), yang penting tahu titik di mana," imbuhnya. (Ins/Z-7)
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved