Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Julian Gunhar mengungkapkan bahwa Tim Kunjungan Kerja komisi VII DPR RI meminta untuk dilakukan audit terkait proses pelaksanaan pekerjaan survei seismik 3D oleh PT Daqing Citra di Wilayah kerja Pertamina EP Zona 4 Sumatera Selatan (Sumsel).
"Kedatangan Kami, Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan khususnya ke PT Pertamina Hulu Rokan kali ini untuk memastikan sejauh mana progress proyek survei seismik 3D ABAB ini," ungkap Julian usai pertemuan dengan Dirjen Migas, SKK Migas, Dirut PT Pertamina hulu Rokan, dan PT Daqing Citra di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (5/5/2023).
Dijelaskan Junimart, proyek survei seismik 3D ABAB ini merupakan salah satu proyek pengeboran sumur baru oleh Pertamina yang ditujukan untuk meningkatkan lifting minyak sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah sebesar satu juta barel per hari.
Baca juga: ESDM: Juni, Pertamina Bakal Rampungkan Akuisisi Blok Masela
"Dari pertemuan ini terungkap bahwa Proyek Seismik yang pengerjaannya dilakukan oleh pihak swasta dalam hal ini PT Daqing Citra dalam paparannya diketahui pengerjaan baru sekitar sebelas persen," ucap Junimart.
Pesimistis Proyek Bisa Selesai Sesuai Target
"Padahal ditargetkan akan selesai per 23 Agustus 2023 ini. Dengan sisa waktu yang kurang lebih hanya tiga bulan lagi ini, kami pesimis proyek ini akan selesai sesuai target," tegasnya.
Oleh karena itu, politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta agar BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengaudit pelaksanaan pekerjaan survei seismik 3D oleh PT Daqing Citra ini. Mengingat pendanaan proyek ini menggunakan anggaran negara lewat cost recovery.
Baca juga: Setor ke Negara Rp307 Triliun, Ketua Komisi VI DPR Apresiasi Pertamina
Tidak hanya itu, dalam kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Hariyadi dan dihadiri juga oleh anggota Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam ini juga meminta PT Pertamina Hulu Rokan untuk menunda pembayaran kepada PT Daqing Citra sampai audit oleh BPKP selesai.
"Kami, Komisi VII DPR RI juga akan melakukan pendalaman melalui RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan PT Daqing dan tentunya PT Pertamina Hulu Rokan terkait proyek survei seismik 3D ABAB inidalam waktu dekat," pungkasnya. (RO/S-4)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved