Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SITUASI ekonomi dunia tengah berada dalam ancaman resesi global. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,7% pada tahun ini.
Salah satu penyebabnya yaitu adanya konflik antara Rusia dengan Ukraina yang masih berkecamuk hingga terjadinya lonjakan inflasi di berbagai negara.
Oleh karena itu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta semua pihak harus meningkatkan inovasi di berbagai bidang.
Baca juga : Kemendagri Lantik 4 Pejabat BSKDN Pasca Perubahan Nomenklatur Organisasi
Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam acara 3rd ICLSSEE 2023 yang mengusung tema “Innovation and Digital Transformation in the Era of Technological Disruption", Sabtu (6/5).
Yusharto mengungkapkan untuk mengatasi ancaman resesi global tersebut semua pihak harus berperan dalam memberikan rekomendasi terobosan di berbagai bidang melalui inovasi dan transformasi digital.
Baca juga : BSKDN Kemendgari Harap Hasil ITKPD Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dia menambahkan, para pengguna internet kini lebih bergantung pada gadget yang dinilai lebih praktis dan efektif dibanding komputer. Banyaknya pengguna internet berbasis smarthpone tersebut, semestinya dapat meningkatkan daya saing Indonesia secara global.
"Kita perlu membuat inovasi di berbagai sektor kehidupan sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Yusharto menjelaskan untuk meningkatkan posisi Indonesia pada Indeks Inovasi Global hingga mencegah terjadinya resesi global maka pemerintah Indonesia melalui BSKDN Kemendagri rutin melakukan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) setiap tahunnya.
Harapannya, seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat menjadikan inovasi sebagai budaya sehingga berdampak terhadap peningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Inovasi Daerah, BSKDN Kemendagri melaksanakan IGA (Innovative Government Award) setiap tahun dan memberikan penghargaan kepada daerah yang terinovatif," jelasnya.
Sementara itu, bagi daerah yang kurang inovatif, Yusharto menambahkan, pihaknya secara intens melakukan pembinaan secara langsung dengan berkunjung ke daerah-daerah yang membutuhkan asistensi dan fasilitasi pembinaan inovasi. Dirinya berharap langkah tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pencapaian Indonesia secara global di dunia.
"Kita (BSKDN) tidak hanya memberikan penghargaan pada daerah terinovatif saja, tetapi bagi daerah yang belum atau kurang inovatif kita juga melakukan pembinaan," kata Yusharto.
Pada IGA 2022, BSKDN Kemendagri memberikan penghargaan kepada 7 provinsi terinovatif, 12 kabupaten terinovatif, 12 kota terinovatif, 5 daerah perbatasan terinovatif, dan 4 daerah tertinggal terinovatif. (RO/Z-5)
KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong agar para dosen dari perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan CEO demi memahami kebutuhan industri.
BSKDN Kemendagri menyoroti lima pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD)
Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan lahirnya pengusaha-pengusaha pendidikan yang memiliki visi mencerdaskan bangsa dan sekaligus kompetensi.
Toyota memanfaatkan momentum GIIAS untuk menampilkan jajaran kendaraan yang mencakup berbagai segmen, mulai dari city car hingga mobil listrik murni.
TUMBUHAN air eceng gondok memang seringkali dianggap hama. Anggapan itu tidak sepnuhnya salah, namun bagaimana mengubah enceng gondok bisa menjadi sumber penghasilan dan solusi lingkungan?
Microsoft kembali menghadirkan inovasi terbaru melalui peluncuran Copilot Vision dan berbagai fitur AI eksklusif di Windows 11.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved