BPH Migas Bolehkan Daerah Batasi Penyaluran Pertalite

KEPALA Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengizinkan daerah-daerah melakukan pembatasan dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Padahal belum ada aturan resmi terkait hal itu.

Saat ini BPH Migas tengah menunggu penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, sebagai payung hukum pembatasan pembelian pertalite. "Mengenai pembatasan pembelian pertalite di beberapa daerah itu memang kami perbolehkan," ujar Erika di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (2/5).

Ia menuturkan tiap-tiap daerah memiliki stok BBM yang berbeda-beda. Karenanya, Erika menilai pembatasan penyaluran pertalite ditujukan untuk mengamankan ketersediaan pertalite maupun solar di masing-masing kota/kabupaten. 

Baca juga: Penangkapan Dirut Waskita Karya Diharapkan Tidak Ganggu Proyek IKN

"Kami meminta kepada daerah untuk mengamankan kuota (pertalite). Jadi kami persilakan mereka bagaimana mengatur supaya kuotanya cukup," terang Kepala BPH Migas.

Di beberapa daerah, lanjut Erika, ada yang membatasi pembelian pertalite dari Rp150 ribu-Rp400 ribu per hari untuk mobil. Dilansir laman resmi BPH Migas, pembatasan pembelian BBM jenis bensin RON 90 itu sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Baca juga: Penyaluran BBM Melonjak 200% Selama Musim Mudik

Melalui surat Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, pengguna pertalite hanya dapat mengisi sebanyak 30 liter per kendaraan dalam satu hari berlaku di setiap SPBU per 12 September 2022. "Sampai sekarang kita belum mengeluarkan aturan berapa maksimal pembelian. Namun, kalau daerah merasa itu perlu untuk menjaga kuotanya cukup sampai akhir tahun, kami tidak larang," tegas Erika.

Ditambahkan Vice President Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo, saat ini pembelian pertalite dan solar masih melalui aplikasi MyPertamina. Ia menyebut antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi dari pemerintah masih kerap terjadi.

"Dalam kondisi tertentu yang penuh dan terjadi antrean, ada pembatasan. Namun, ini terkait (program) dengan pembatasan subsidi tepat," ucapnya.

Pertamina telah mengatur pembelian solar subsidi dibatasi maksimal 20 liter per hari lewat kode QR di MyPertamina, sedangkan untuk pembelian pertalite belum dibatasi. Data per 6 April dari Pertamina Patra Niaga, sudah ada 6,23 juta kendaraan yang mendaftar di MyPertamina untuk bisa meminum BBM subsidi tersebut. (Z-2)