Mudik Bersama BUMN, Bukti Kebijakan Erick Peduli Masyarakat

LEBIH dari 78 ribu masyarakat Indonesia telah menikmati Mudik Bersama BUMN dengan berbagai kota tujuan di Indonesia.

Berbagai moda transportasi dikerahkan untuk mendukung program Mudik Bersama BUMN yang diinisiasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai Mudik Bersama BUMN ini merupakan kebijakan yang sangat baik yang dikeluarkan Kementrian BUMN.

Kebijakan Mudik Bersama BUMN ini, menurut Trubus, harus terus dilakukan di masa mendatang.

Baca juga: Mudik Bersama BUMN, 15 Ribu Pemudik Dilepas Berangkat dengan Kereta Api

"Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Mudik Bersama BUMN ini. Dengan adanya Mudik Bersama BUMN, masyarakat dapat memanfaatkan dana mudik tersebut untuk kebutuhan mereka di kampung halamannya," jelasnya.

"Dengan membeli kebutuhan di kampung halamannya, diharapkan mereka dapat membeli produk UMKM sehingga menggerakkan roda perekonomian daerah," ucap Trubus alam keterangan tertulis, Rabu (19/4).

“Mudik Bersama BUMN ini sudah sangat bagus. Saya mengharapkan di masa mendatang sasaran Mudik Bersama BUMN dapat dilakukan secara masif dan lebih banyak masyarakat kelas bawah di sasar dari program ini," terangnya.

Baca juga: Jasaraharja dan KAI Gelar Mudik Gratis Ramah Penyandang Disabilitas

Dengan program Mudik Bersama BUMN, ditegaskan Trubus, maka akan membantu perekonomian kesejahteraan masyarakat kelas menengah bawah dan meningkatkan perekonomian di daerah.

Mudik Bersama BUMN Bisa Kurangi Kemacetan

Manfaat lain dari Mudik Bersama BUMN yang dicanangkan Menteri Erick adalah mampu mampu mengurangi angka kemacetan di jalan raya dan menekan angka korban jiwa pemudik yang biasanya menggunakan kendaraan roda dua.

Llebih lanjut Trubus mengatakan, biasanya masyarakat kelas menengah bawah menggunakan moda transportasi kendaraan roda dua untuk melakukan mudik. Sehingga nantinya dengan program Mudik Bersama BUMN diharapkan tak ada lagi pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua. 

 “Saya melihat masyarakat kelas menengah bawah belum banyak memiliki akses Mudik Bersama BUMN. Ini dapat dilihat masih banyak masyarakat kelas menengah bawah yang masih melakukan mudik dengan menggunakan kendaraan roda dua," tuturnya.

"Saya mengharapkan kepada Menteri Erick agar kedepannya sasaran program Mudik Bersama BUMN dapat diperluas jangkauannya kepada masyarakat kelas menengah bawah,” kata Trubus.

Baca juga: Jasa Raharja Lepas 14 Ribu Peserta Program Mudik Gratis BUMN dari Stasiun Senen

Agar dapat mewujudkan program mudik tanpa menggunakan kendaraan roda dua di kemudian hari, Trubus meminta agar Pemerintah Pusat dan BUMN juga dapat memfasilitasi transportasi balik para pemudik.

Dengan adanya program Mudik dan balik Bersama BUMN, menurut Trubus dapat menunjukan keberadaan negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab BUMN merupakan bagian dari negara. 

“Jangan sampai ada kesan negara lepas tangan. Selama ini Kemenhub hanya membuat regulasi mudik. Penegakan di lapangan diserahkan ke Polri," katanya.

"Ke depannya mungkin harus dibuatkan program Mudik dan Balik Bersama BUMN. Dengan Mudik dan Balik Bersama BUMN ini nantinya BUMN tak hanya sekadar menjalankan program sosial saja tetapi menjalankan program kemanusiaan. Kita harus memaksa agar negara hadir ketika arus mudik dan arus balik,” kata Trubus.

Agar program Mudik Bersama BUMN dapat terintegrasi, menurut Trubus komunikasi antara Pemerintah Pusat, Kementrian BUMN dan Pemda harus terjalin dengan baik.

"Sebab jangan sampai pemudik yang menggunakan program Mudik Bersama BUMN, di daerahnya tak mendapatkan layanan transportasi," katanya.

Baca juga: Belasan Ribu Peserta Mudik Gratis BUMN Dapat Asuransi Jiwa Sebesar Rp50 Juta

Pemda, menurut Trubus, harus didorong untuk menyediakan layanan transportasi gratis bagi para pemudik dari terminal di kota besar hingga kampung halamannya.

"Karena daerah akan mendapatkan keuntungan yang besar dari adanya pemudik ini. Sehingga peran Pemda harus ditingkatkan. Harusnya ada pembagian peran antara Pemerintah Pusat, BUMN dan Pemda dalam menyukseskan program mudik lebaran," paparnya.

“Banyak kasus pemudik sampai di terminal di daerah mereka dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk mengenakan tarif transportasi yang sangat tinggi. Bahkan ada yang manjadi korban kejahatan. Seharusnya Pemda mengambil peran dalam menyediakan angkutan feeder bagi pemudik," jelasnya.

"Jangan Pemda juga menyediakan program mudik gratis. Biarkan program mudik gratis dilakukan Pemerintah Pusat dan BUMN. Tanggung jawab pemda menyediakan transportasi di daerah saja. Sehingga nantinya pengusaha transportasi lokal juga mendapatkan manfaat dari mudik ini. Sehingga perekonomian di daerah dapat tumbuh,” tutup Trubus. (RO/S-4)