Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
FORUM 2045, kumpulan guru besar dan akademisi se-Indonesia, meminta agar pemerintah baru yang terpilih pada Pemilu tahun depan mulai menata pembangunan kedaulatan pangan dengan menyentuh semua aspek yang diperlukan secara seimbang.
Strategi pembangunan kedaulatan pangan sistemik semacam itu dinilai penting untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan serta menghindarkan Indonesia dari risiko krisis pangan yang kini menghantui dunia.
Hal tersebut diungkapkan Dr. Untoro Hariadi, Ketua Forum 2045, sebagai catatan atas hasil Seminar Nasional bertajuk ”Dialog Kedaulatan Pangan Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya (UB), Malang, baru-baru ini.
Baca juga: Menteri BUMN Fokus Tingkatkan Kedaulatan Pangan dan Energi Indonesia
”Kita perlu menyinergikan pembangunan sumber daya manusia, tata ruang, dan infrastruktur pangan. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya tentu perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk para cendekiawan.” ujar Untoro, Jumat (14/4) dalam keterangan tertulisnya.
Sempurnakan Proyek Food Estate
Untoro menjelaskan, strategi pembangunan kedaulatan pangan sistemik juga dinilai tepat untuk menyempurnakan berbagai keterbatasan proyek food estate, yang akhir-akhir ini menuai kritik dari berbagai kalangan.
Karena itu, Forum 2045 berencana untuk menyampaikan rumusan gagasan tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Jokowi dan Prabowo Tanam Jagung di Food Estate Keerom Papua
”Cendekiawan sebagai bagian dari publik, merupakan mitra sejajar pemerintah dalam pembangunan sektor pangan. Bung Karno pada peletakan batu pertama pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), 59 tahun lalu, mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak. Sebab, hidup dan mati sebuah bangsa tergantung pada ketahanan pangan yang dimilikinya,” lanjutnya.
Seminar yang menghadirkan pembicara Prof. Dr. Ali Agus (UGM), Prof. Dr. Soetriono (UNEJ) dan Dr. Amin Subekti (Strategic Policy Institute) itu berhasil memantik diskusi yang mendalam dengan ratusan peserta yang hadir.
Perlu Pengendalian Kebijakan Impor Pangan
Beberapa kesepahaman yang muncul dalam diskusi adalah pentingnya pengembangan lumbung pangan lokal, perlunya pengendalian kebijakan impor pangan agar tidak merugikan petani dan konsumen serta perlunya mendorong mahasiswa pertanian agar mulai mengambil peran dalam proses produksi hingga marketing pangan.
Prof. Dr. Mangku Purnomo, Dekan Fakultas Pertanian UB, menyatakan bahwa pemangku kepentingan sektor pangan perlu mencanangkan sebuah gerakan nasional kedaulatan pangan yang ditopang oleh kemampuan kontributif dari seluruh fakultas pertanian yang ada di Indonesia.
Baca juga: Akademisi Nilai Program Food Estate di Kalteng Sudah Tepat
”Kita akan mencoba melakukan perubahan mendasar pada visi fakultas pertanian supaya benar-benar bisa memberikan kontribusi pada pencapaian kedaulatan pangan. Kita memerlukan perubahan untuk menjadikan pangan kita memimpin di negara sendiri dan kemudian memimpin di dunia,” pungkasnya. (RO/S-4)
Sebelumnya, 372 guru besar Fakultas Kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu.
Program BPJS Hewan ini dirancang Pemprov DKI Jakarta untuk membantu pemilik hewan dari kalangan kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan hewan.
Bencana adalah fenomena kompleks yang tidak bisa ditangani oleh satu disiplin ilmu saja.
BELAKANGAN banyak universitas menyuarakan kritik kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kondisi layanan kesehatan hingga UU Kesehatan.
Pentingnya regulasi yang proporsional, khususnya di sektor kesehatan. Salah satu contohnya adalah perlunya pendekatan berbasis bukti dalam mengatur produk tembakau alternatif.
Aprinus mencontohkan, beberapa karya yang kandungan SARA, yakni pada novel Salah Asuhan yang pada draf awalnya disebut menyinggung ras Barat (Belanda).
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
Hutan tropis Indonesia (HTI) berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan mencegah erosi.
Jangan sampai proyek tersebut merusak lingkungan dan menyalahgunakan tanah masyarakat adat.
Deddy mengatakan, Megawati berpesan kepada kadernya yang duduk di jabatan legislatif untuk benar-benar mengawal pengembangan lahan di Merauke.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved