Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membayarkan dividen tunai senilai Rp34,89 triliun pada Rabu, 12 April 2023.
Hal tersebut sesuai dengan putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2023 dimana dalam rapat tersebut memutuskan BRI membayarkan dividen payout ratio sebesar 85% dari laba bersih konsolidasian pada tahun 2022.
Seperti diketahui bahwa sepanjang Januari hingga Desember 2022, BRI Group mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja yang kuat dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global, dengan berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp51,4 triliun atau tumbuh 67,15% secara year on year (yoy).
Baca juga: BRI Kerahkan 391 Kantor Cabang untuk Penukaran Uang
Dengan demikian, dividen payout ratio sebesar 85%yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp43,94 triliun, sedangkan sisanya sebesar 15% senilai Rp7,67 triliun digunakan sebagai laba ditahan.
Rp23,15 Triliun Disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara
Untuk dividen yang menjadi bagian negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp23,15 triliun akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara.
Baca juga: Himbara Beri Kemudahan Pembelian Sepeda Motor Listrik
Adapun dividen tunai yang dibagikan sudah termasuk jumlah dividen interim yang telah dibagikan perseroan kepada pemegang saham pada 27 Januari 2023 lalu sejumlah Rp8,60 triliun, sehingga sisa jumlah dividen tunai yang dibayarkan pada hari ini (12/4) sekurang-kurangnya mencapai sebesar Rp34,89 triliun.
BRI Miliki Struktur Modal Kuat dan Likuiditas
Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa penetapan dividend payout ratio sebesar 85% oleh BRI mempertimbangkan bahwa saat ini perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang optimal dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang.
Baca juga: BRI-Citilink Kolaborasi Gelar Online Travel Fair
“Dengan rasio pembayaran dividen sebesar 85%, CAR perseroan tetap terjaga dikisaran 20% untuk jangka panjang,” tambah Sunarso.
Pembagian dividen ini merupakan bukti komitmen nyata perseroan dalam menciptakan economic value dan social value bagi seluruh stakeholders, utamanya kepada rakyat. “BRI berbisnis dengan rakyat dan diproses dengan caranya rakyat. Keuntungan BRI dikembalikan ke rakyat lewat pajak dan dividen,” pungkas Sunarso.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Back to Back Loan merupakan program pinjaman yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan menjaminkan dana simpanan mereka sendiri di bank yang sama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
AFTECH dan Perbanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara perbankan dan fintech sebagai langkah krusial dalam memperluas akses kredit nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah justru membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan untuk pembangunan daerah.
DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.
Finnet aktif membantu proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di salah satu Bank BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved