Luhut Proses Hasil Audit BPKP soal Impor Kereta Bekas

MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tengah memproses hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Juru bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyampaikan Luhut telah menerima salinan reviu BPKP tersebut pada pekan lalu.

"Sudah diterima hasil reviu BPKP. Hasil reviu ini akan dirapatkan lagi oleh Pak Menko Luhut," kata Jodi saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Rabu (5/4).

Kendati demikian Jodi belum mau menyampaikan isi hasil audit BPKP mengenai rencana impor kereta bekas dari Jepang yang diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Keputusan final persetujuan impor kereta bekas itu akan dibahas lagi lewat rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait yang dipimpin Menko Marves.

KCI diketahui telah mengajukan izin untuk mengimpor 348 unit KRL bekas dari Jepang, dengan rincian 120 unit kereta dibutuhkan untuk tahun ini dan 228 unit kereta untuk tahun depan.

Dalam keterangan resmi, Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik. Sebab kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ucapnya.

Ia menerangkan laporan tersebut berisikan rekomendasi BPKP kepada para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan impor kereta dari negeri Sakura.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," pungkas Azwad. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda