Kemudahan proses perizinan bagi pelaku usaha masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Salah satu yang saat ini tengah menjadi fokus ialah sertfikasi halal bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui bahwa para pelaku UMKM masih kesulitan memperoleh sertifikat halal. Proses administrasi yang rumit dan berbelit menjadi penyebab utama.
"Saya dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) estimasinya sama, ada sekitar 30 juta UMKM yang butuh sertifikat halal. Itu mengurusnya perlu 21 hari. Kalau dihitung satu per satu ya bisa sampai beratus-ratus tahun mereka semua baru bisa dapat sertifikat halal," ujar Teten di kantornya, Jakarta, Jumat (31/3).
Baca juga: BPJPH Targetkan 10 Juta Sertifikat Halal Diterbitkan sampai 2024
Lebih lanjut, Teten menegaskan bahwa perlu ada terobosan agar pelaku UMKM dapat mengurus sertifikat halal dengan mudah, salah satunya melalui program self declare.
Namun, self declare juga dianggap belum optimal karena jalur tersebut memerlukan penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI terlebih dahulu.
Baca juga: BPJPH Masifkan Kampanye Mandatori Halal
"Saya bilang perlu ada terobosan memanfaatkan self declare. Tapi ternyata self declare saja masih nunggu Fatwa MUI. Padahal kan tidak perlu," kata Teten.
Teten mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebetulnya ingin proses pengurusan sertifikat halal hanya memakan dua atau tiga hari saja. Namun, dengan situasi seperti sekarang, ia merasa keinginan itu sulit diwujudkan.
"Lucunya, sertifikat halal ini harus satu-satu kan. Seperti pempek, itu pempek kapal selamnya harus ada sertifikasi halal, pempek lain, cukanya juga. Memang ini awalnya untuk komersialisasi. Tapi sekarang yang terkena dampaknya umat muslimnya sendiri," tandasnya. (Z-11)
