Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan rincian profiling dari risiko yang ada di kementeriannya. Pemetaan resiko tersebut dimulai dari penempatan pegawai yang dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, rekam jejak digital pegawai, analisa harta, hingga pengaduan masyarakat,
"Serta bekerjasama dengan PPATK dan aparat penegak hukum (APH) untuk mendapat masukan kalau menengarai adanya pegawai yang diduga memiliki profil risiko yang tinggi atau bahkan menengah,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) antara Kemenkeu dengan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).
Selain itu, Sri Mulyani melanjutkan pihaknya juga melihat risiko dari sisi tata kelola, terutama berkaitan dengan interaksi dengan masyarakat atau stakeholder. Karena kementerian keuangan melakukan tugas pelayanan dan perizinan.
Baca juga : Ramai Soal Dana Mencurigakan Rp349 T, Kepala PPATK Menghadap Jokowi
"Maka seluruh hal yang menyangkut pelayanan dan perizinan bisa menimbulkan risiko," katanya.
Baca juga : PPATK Tegaskan Berhak Mempermasalahkan Rekening Rafael Alun
Kemenkeu juga memiliki fungsi pemeriksaan, untuk barang hingga dokumen. Tentu ini juga menimbulkan kemungkinan risiko dari sisi tata kelola. Kemenkeu juga merancang regulasi kebijakan. Ini juga bisa ada potensi kompromi dari sisi integritas, kalau ada kepentingan kelompok tertentu terhadap satu regulasi.
Selain itu Kemenkeu juga memberikan persetujuan anggaran baik itu untuk kementerian lembaga maupun kepada daerah. Hal tersebut dianggap sebagai risiko.
"Kementerian keuangan sebagai instansi besar, melakukan pengadaan barang dan jasa. Proses tender tidak bisa menimbulkan risiko," kata Sri Mulyani. (Z-8)
PPATK menemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Prabowo memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat Kamis (22/5). Salah satu topik yang dibahas soal kebijakan pemblokiran rekening dormant
Masyarakat dapat menghubungi PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status rekeningnya.
Perputaran uang dari judi online (judol) di Indonesia bisa mencapai Rp150,36 triliun sepanjang 2025. Prediksi ini didasarkan pada data kuartal pertama (Januari–Maret) 2025,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved