Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan aturan pemangkasan atau penyesuaian upah pekerja maksimal 25% dapat mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara besar-besaran.
Ia menyebut dalam enam bulan terakhir kondisi industri padat karya tertentu orientasi ekspor mengalami goncangan akibat penurunan ekspor produk, utamanya ke Amerika Serikat dan Eropa. Sehingga, para pengusaha sektor tersebut meminta ada penyesuaian upah buruh untuk mempertahankan keberlangsungan usaha.
"Ekspor padat karya kita anjlok banget, rata-rata penurunan ekspor hingga 50%, sehingga mengganggu cash flow. Penyesuaian upah ini untuk mencegah adanya PHK yang lebih besar lagi," kata Hariyadi saat dihubungi wartawan, Jumat (17/3).
Baca juga : Cegah PHK di Industri Padat Karya, Pemerintah Terbitkan Permenaker No 5 Tahun 2023
Ia menyebut dari data BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 919.071 pekerja telah mencairkan dana JHT (Jaminan Hari Tua) akibat PHK dari Januari-November 2022. Berdasarkan laporan dari industri garmen, tekstil dan alas kaki terjadi PHK sebanyak 87.236 pekerja dari 163 perusahaan.
Ia mengkhawatirkan angka PHK di tahun ini lebih tinggi jika tidak ada pelonggaran kebijakan dalam pengupahan.
Baca juga : Permenaker Baru Soal Upah Pekerja Hadirkan Pro-Kontra Antara Buruh dan Pengusaha
Kebijakan pembayaran upah buruh minimal 75%, dianggap Hariyadi, menjadi solusi keuntungan bersama atau win-win solution antara pengusaha dengan pekerja, ketimbang dilakukan PHK sepihak. Hariyadi juga menegaskan, pemberlakuan penyesuaian upah merupakan kebijakan temporer alias sementara dengan jangka waktu maksimal enam bulan.
"Jadi sembari menunggu badai reda, opsi penyesuaian upah ini jadi jalan tengah bagi perusahaan yang terdampak akibat penurunan ekspor," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wahadji menuturkan rata-rata industri padat karya tertentu di Tanah Air amat menggantungkan usahanya dari eskpor produksi, seperti garmen, sepatu, dan lainnya.
"Jadi, perusahaan pilih mana, tetap bekerja atau PHK. Jika perusahaan itu tidak mampu, maka kebijakan ini dibutuhkan bersama," terangnya.
Ia pun menegaskan kepada pengusaha agar membangun komunikasi yang baik dengan para pekerja untuk mencapai kesepakatan dengan pekerja terkait pembayaran upah.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengakui industri tekstil tengah mengalami kendala permintaan pasar akibat pandemi dan krisis global. Ia pun menyambut kebijakan keringanan pemotongan upah untuk menjaga roda bisnis industri padat karya.
"Upah buruh ini termasuk kontribusi besar dalam biaya perusahaan, sehingga tidak mungkin membayar upah terus tanpa ada orderan yang masuk," tuturnya. (Z-5)
Di tengah perubahan lanskap kewirausahaan global, pelaku wirausaha kini dihadapkan pada tantangan membangun bisnis yang tangguh dan berkelanjutan.
Melalui pemberian keterampilan praktis, wawasan bisnis tajam, dan akses tanpa batas ke pasar global, SheHacks menjadi tonggak penting dalam mempercepat inklusivitas gender.
Di era digital saat ini, Google Business Profile (GBP) menjadi salah satu aset digital paling vital bagi pelaku usaha – baik skala kecil, menengah, maupun besar.
Pengusaha muda Victor Herryanto secara resmi mengembalikan formulir pencalonan sebagai Calon Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Utara periode 2025–2028.
KOPERASI diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), kewirausahaan, penyediaan fasilitas modal kerja, dan pendampingan pengembangan usaha.
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Paket deregulasi dinilai tidak hanya menyederhanakan aturan, tetapi juga memperkuat efisiensi dan menekan biaya tinggi yang selama ini menjadi hambatan dunia usaha.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi upaya kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Rusia di sektor pangan.
Apindo mengapresiasi kerja sama pemerintah Indonesia dengan Rusia di sektor pangan. Upaya itu diharapkan mampu mendorong dan mendukung swasembada dan hilirisiasi sektor pangan.
Apindo merespons Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 5,50%, tingginya suku bunga disebut menjadi penghambat lapangan kerja
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut baik paket stimulus senilai Rp24,44 triliun yang diluncurkan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved