Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Umum (Ketum) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menjadi 19% merupakan hasil negosiasi yang jauh lebih baik dibandingkan proposal awal sebesar 32%. Ia menyebut posisi tarif ini membuat produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
"Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tarif 19% ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang relatif lebih kompetitif," ujar Shinta, Rabu (16/7).
Dia menjelaskan, sebagai perbandingan, Thailand dikenai tarif sebesar 36%, Laos 40%, Malaysia 25%, dan Vietnam 20% dengan ketentuan tambahan terkait transshipment.
Shinta kemudian memperkirakan masih ada peluang bagi Indonesia untuk menegosiasikan penurunan tarif dari Amerika Serikat secara lebih lanjut. Hal ini penting, terutama untuk menjaga daya saing produk-produk ekspor unggulan Indonesia seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan perikanan yang sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat.
"Mungkin saja masih ada ruang untuk bisa Indonesia bernegosiasi menjadi lebih rendah lagi," ucapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan negara-negara pesaing masih dalam proses negosiasi dengan Pemerintah AS. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus memantau perkembangan posisi akhir kompetitor karena dapat memengaruhi dinamika persaingan kawasan dalam waktu dekat.
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen meningkatkan impor sejumlah komoditas strategis dari Amerika Serikat. Apindo menilai langkah ini sejalan dengan rekomendasinya sebelumnya kepada pemerintah, yaitu mendorong skenario mutually beneficial melalui peningkatan impor produk seperti kapas, jagung, produk dairy, kedelai, dan minyak mentah (crude oil).
"Ini merupakan bentuk timbal balik yang juga dimaksudkan untuk merespons kekhawatiran AS terhadap defisit perdagangannya dengan Indonesia," kata Ketum Apindo itu.
Terkait penghapusan tarif impor oleh Indonesia terhadap produk-produk dari AS, Shinta menyampaikan sebagian besar produk tersebut memang sudah dikenakan tarif yang cukup rendah, yakni antara 0% hingga 5%. Oleh karena itu, dampaknya akan dikaji lebih lanjut secara spesifik per produk dari hasil negosiasi yang ada.
Shinta menegaskan keberhasilan diplomasi perdagangan harus dibarengi dengan reformasi menyeluruh di dalam negeri.
"Daya saing ekspor Indonesia tidak hanya ditentukan oleh tarif, tetapi juga oleh kepastian dan kemudahan berusaha, efisiensi logistik dan energi, serta kualitas regulasi dan infrastruktur," jelasnya.
Reformasi struktural, khususnya di sektor industri padat karya, dinilai krusial untuk menjaga ketahanan usaha dan penciptaan lapangan kerja di tengah tekanan global.
Dalam waktu dekat, Apindo akan melakukan konsolidasi dengan para pelaku usaha ekspor yang terdampak untuk melakukan tinjauan sektoral terhadap dampak kebijakan tarif terbaru ini. Apindo juga tengah menyiapkan sejumlah usulan mitigasi kepada pemerintah guna mendukung transisi industri secara efektif. Ini termasuk dorongan ekspor ke pasar non-tradisional dan percepatan agenda deregulasi nasional.
"Kami juga terus berkomunikasi dengan pemerintah yang saat ini masih merampungkan detail teknis dari kesepakatan tersebut," ucapnya.
Proses negosiasi dengan Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump, ungkap Shinta, memerlukan kewaspadaan tinggi mengingat dinamika politik domestik AS yang sangat memengaruhi arah kebijakan. (Ins/E-1)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan selama negosiasi berlangsung, implementasi tarif tersebut msih di-pause alias ditunda.
Keputusan tarif tersebut telah dirancang jauh sebelum Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS.
APINDO dorong penguatan UMKM melalui program AUM, DSC, dan kerja sama pentahelix untuk meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah tantangan global.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025 menjadi sebuah paradoks dari daya beli yang sedang menurun.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa sustain sampai dengan akhir tahun.
Pemerintah provinsi memiliki peran untuk mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, dan dunia usaha.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar nilai upah minimum kota (UMK) tidak lagi berbeda-beda di setiap daerah alias menjadi sama sesuai sektor masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved