Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI), menggelar Indonesia Remittance Forum 2023, yang dihadiri oleh anggota asosiasi, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dengan tema Adapt for Growth Through Payment System Digitalization, Ketua Penyelenggara Indonesia Remittance Forum 2023 sekaligus Ketua Umum APPUI Eddy Hadiyanto menyampaikan optimisme atas pertumbuhan bisnis jasa pembayaran melalui sistem digitalisasi.
"Indonesia Remittance Forum merupakan sarana untuk mempererat tali silaturahmi perusahaan-perusahaan penyelenggara pengiriman uang dari seluruh Indonesia serta mendapatkan wawasan terbaru, update peraturan-peraturan dan informasi terkini dari regulator seperti Bank Indonesia dan PPATK," ucap Eddy dalam keterangannya, Jumat (17/3/2023).
Gelaran Indonesia Remittance Forum 2023 ini merupakan penyelenggaraan pertama setelah pandemi semenjak forum terakhir pada tahun 2019.
Eddy berharap forum ini dapat memperkuat lembaga selain bank agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam industri jasa pembayaran.
“Perlu ditinjau kembali peran lembaga selain bank dan bank khususnya pada kegiatan remitansi agar keduanya kuat dan tumbuh, saling bersinergi, berdaulat di negeri sendiri, serta sejalan dengan visi dan misi Bank Indonesia,” tegas Eddy.
Forum tersebut dihadiri pula oleh LPK APPUI Widyantara Indonesia (LPK AWI) sebagai perusahaan di bidang pelatihan berbasis kompetensi, yang memberikan sertifikat kepada petugas pelaksana untuk dapat bekerja di perusahaan transfer dana.
“LPK AWI memiliki 15 instruktur yang telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Kemnaker RI serta berpengalaman lebih dari lima tahun dalam Pengelolaan Transfer Dana Lembaga Selain Bank (PTDLSB),” ujar Syamsul Herijanto, Kepala LPK AWI.
Syamsul menegaskan bahwa visi LPK AWI untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, berkompetensi, dan berintegritas yang mampu bersaing pada era digital di bidang transfer dana ini mengacu pada standarisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Sebagaimana diketahui, APPUI didirikan pada tahun 2010 bersama Bank Indonesia untuk menyatukan Penyedia Jasa Pembayaran Lembaga Selain Bank di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memajukan kepentingan kolektif dan menjadi penengah antara anggota, regulator, dan badan lainnya.
Adanya APPUI akan meningkatkan peran dalam mewujudkan industri pengiriman uang yang lebih efisien, solid, kokoh, berdaya saing, dan berdaulat di negeri sendiri. (N-3)
Baca Juga: Soliditas APPUI Perkuat Kebijakan Pemerintah Anti Pencucian Uang
Pendidikan yang seharusnya menjadi agen perubahan moral, justru sering gagal dalam menjalankan perannya.
Timwas Haji DPR RI berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) telah mengumumkan Shopee sebagai mitra resmi untuk ASEAN Club Championship, yang akan dikenal sebagai Shopee Cup™.
PPATK menemukan transaksi mencurigakan Rp51 triliun yang dilakukan 100 caleg. KPK tidak bisa usut karena masih belum menjadi penyelenggara negara.
Komitmen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mewujudkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang jujur dan adil tak boleh hanya jadi sekadar ucapan.
Edukasi bagi calon jemaah umrah dibutuhkan terutama terkait teknis ibadah, persiapan sebelum keberangkatan, persiapan kesehatan, serta menghindari kasus penipuan perjalanan umrah.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Perilaku seperti belanja berlebih, mengambil pinjaman, atau menghamburkan uang dijadikan sebagai cara tidak langsung mengurangi stres, kesepian, atau rasa tidak berdaya.
Cara membayar fidyah puasa dengan uang versi Hanafiyah adalah dengan memberikan nominal yang sebanding dengan harga kurma atau anggur seberat 3,25 kg untuk per hari puasa yang ditinggalkan.
Pertemuan itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Keputusan merahasiakan sosok juru simpan ini diambil KPK karena tersangka dalam kasus ini belum ditetapkan dan diumumkan.
KPK khawatir penyidikan terganggu jika materi pemeriksaan sampai pengembalian uang dipaparkan ke publik secara gamblang, saat ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved