Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Peningkatan alokasi KUR untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus diimbangi dengan upaya peningkatan keterampilan secara konsisten. Dengan begitu, pelaku UMKM mampu memanfaatkan setiap peluang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Berbagai peluang agar sektor UMKM di tanah air tumbuh dengan pesat sudah tersedia, tinggal masyarakat diberdayakan agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan setiap peluang usaha itu," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/3).
Catatan Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan pemerintah mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) bagi sektor ini senilai Rp450 triliun pada 2023. Dana KUR tahun ini meningkat 20% jika dibandingkan dengan alokasi tahun lalu senilai Rp373 triliun.
Baca juga: Pegiat Ekonomi Kreatif Sambut Pemberian Ruang Partisipasi UMKM di IKN
Menurut Lestari, peningkatan alokasi KUR untuk sektor UMKM itu harus diimbangi dengan peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dan sektor UMKM, agar mampu dan layak mengakses program pembiayaan tersebut.
"Tanpa kemampuan yang memadai dari masyarakat dan sektor UMKM dalam menjalankan usahanya, kemudahan pembiayaan yang tersedia tidak memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan UMKM," kata Lestari.
Baca juga: Kemenkop UKM Dorong Usaha Mikro Tingkatkan Tata Kelola dan Manajemen Keuangan
Sehingga, tambah Rerie, menggalakkan kembali pelatihan-pelatihan usaha bagi masyarakat dan peningkatan keterampilan digital para pengusaha UMKM adalah salah satu langkah yang strategis dalam upaya memanfaatkan sejumlah program pembiayaan yang ditawarkan Pemerintah. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak dunia usaha berkolaborasi dengan masyarakat dan Pemerintah dalam upaya memberi peningkatan keterampilan bagi pengusaha UMKM di tanah air.
Dengan ketersediaan pembiayaan dan kemampuan yang memadai dari masyarakat untuk menjalankan usaha, Rerie berharap, sektor UMKM nasional mampu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Bila perekonomian nasional mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, Rerie yakin cita-cita para pendiri negeri ini untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dapat terwujud.
(Z-9)
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
LANGKAH pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan, demi mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani keseharian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam pengembangan energi panas bumi di PLTP Gunung Salak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan redistribusi guru sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan mutu pembelajaran
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti rendahnya nilai TKA SMA (Matematika 36,10). Desak perbaikan sistem pendidikan & fokus nalar kritis.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved