Kebakaran Depo Plumpang, PKS Minta Jangan Perpanjang Polemik

MUSIBAH yang menimpa Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara menyisakan polemik. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, PKS prihatin terhadap musibah yang berdampak bagi masyarakat sekitar yang menimbulkan korban jiwa 19 orang termasuk anak-anak dan puluhan korban luka bakar.

“Jangan senangnya buat gaduh dengan mempermasalahkan IMB yang dikeluarkan era Gubernur Anies (baswedan), mari kita bicara dengan data, sehingga bisa bijak menilai musibah ini dan perlu kita carikan solusinya,” ujar pria yang akrab disapa Bang Yani ini, Senin (6/3).

Yani dalam keterangan resminya mengungkapkan, informasi dari Lurah Rawa Badak Selatan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan era Anies adalah IMB kawasan, bukan IMB atas lahan untuk mengakui bangunannya.

“Karena sebelumnya warga sudah mendapatkan legalitas keberadaanya dalam bentuk KTP yang dikeluarkan di era Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta. Jadi legalitas itu sudah ada jauh sebelum IMB itu dikeluarkan. IMB yang dikeluarkan pun adalah IMB kawasan untuk mengakui keberadaan penduduk tersebut yang sudah memiliki KTP,” papar Yani.

“Maka dari itu tidak pas, kita menyalahkan siapa dan siapa, mari kita carikan solusi terbaik untuk Pertamina dan warga sekitar,” sambungnya.

Politisi PKS itu juga menambahkan musibah kebakaran di Depo Pertamina ini adalah yang kedua, sebelumnya di tahun 2009. Jadi, seperti ada aspek kelalaian di Pertamina yang menyebabkan terjadinya kebakaran,

“Kok bisa sampai dua kali terjadi, jadi fokusnya ke sini, jangan melebar kemana-mana,” tegasnya.

Baca juga: Komisi VI DPR Bakal Panggil Direksi Pertamina Minta Penjelasan soal Kebakaran Depo Plumpang

Kalaupun tidak ada pemukiman, kata Yani, kebakaran di Depo BBM Plumpang yang berada di tengah kota itu tetap berbahaya. Ia mempertanyakan alasan tidak dipindahkan dari dulu posisi Deponya agar tidak berada di tengah kota.

Yani mengutip pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemindahan Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang tepat. Opsi itu  untuk mencegah tragedi kebakaran berulang dibandingkan pemindahan warga.

“Jadi mari kita berpikir untuk mencari solusi yaitu lokasi alternatif untuk memindahkan Depo Plumpang tersebut ke tempat yang relatif aman dan tidak di tengah kota seperti saat ini,” pintanya.

“Depo yang menampung jutaan liter BBM itu juga haruslah memiliki tingkat safety dan security yang tinggi, termasuk terhadap lingkungan sekitarnya,” tutup Yani. (Z-3)