Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah perekonomian yang mulai bangkit pasca-pandemi, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sudah bekerja dengan baik untuk hadir di tengah masyarakat. Khususnya untuk meningkatkan kembali geliat perekonomian melalui UMKM.
Untuk itu, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI ke Jawa Timur, Amin mendorong BRI, BNI dan PNM yang merupakan bank dengan segmen nasabah masyarakat menengah ke bawah untuk dapat hadir di tengah masyarakat.
Kehadiran bank-bank tersebut di tengah masyarakat salah satunya adalah untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang marak terjadi di masyarakat, salah satunya permasalahan rentenir.
Dalam hal ini, Amin mendorong Himbara untuk dapat membasmi rentenir di masyarakat. Misalnya dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meminjam modal. Serta dengan memberikan pendampingan yang masif di tengah-tengah masyarakat.
"Khususnya perbankan ini bagaimana bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang terus mungkin akan marak yaitu adanya rentenir-rentenir di masyarakat, termasuk juga peran PMN yang terus kita dorong agar bisa membasmi rentenir di masyarakat," ujarnya usai pertemuan dengan BRI, BNI dan PNM di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/2).
Baca juga: Pertumbuhan Kredit Januari 2023 Capai 10,53%, Turun Dibandingkan Bulan Sebelumnya
Amin menambahkan, pihaknya tak jarang mendengarkan keluhan masyarakat yang meminjam kepada rentenir dengan bunga yang berkali-kali lipat.
Hal tersebut menurutnya menjadi tantangan tersendiri bagi Himbara khususnya yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah.
"Oleh karena itu hadirnya perbankan baik PNM kemudian BRI ini bagaimana bisa menjawab permasalahan ini, sekarang kan masalahnya dihadapkan pada kondisi pinjam bank itu harus ada agunan, sementara mereka itu tidak ada yang bisa untuk diagunkan," jelas Amin.
"Ini tantangan untuk BRI juga ya, khususnya yang banyak bersentuhan dengan rakyat menengah ke bawah gitu," tutupnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji mengatakan kehadiran Himbara penting untuk dapat memberikan kemudahan pinjaman modal kepada masyarakat.
"Selama ini (kinerja Himbara) sudah bagus tapi kita ingin lebih bagus lagi karena faktanya di lapangan masih ada rentenir-rentenir yang bergerak dengan memberikan bantuan dalam tanda petik mereka hadir di tengah kesusahan, kemudian memberikan pinjaman, tapi bunganya sangat mencekik," ujar Sarmuji. (RO/OL-09)
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Meski penduduk Indonesia terdiri dari 50% perempuan, posisi mereka dalam politik dan pemerintahan masih jauh dari proporsional.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved