Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
BERJALAN di bawah bayangan risiko global 2023, kinerja ekonomi Indonesia hingga akhir Januari lalu menjadi salah satu yang paling resilien di dunia. Tren pertumbuhan ekonomi nasional pun menunjukan hasil positif di seluruh wilayah dan sektor industri, yang diikuti oleh melandainya inflasi dan surplus pada neraca perdagangan.
Kinerja APBN awal 2023 menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara masing-masing mencapai nilai Rp232,2 triliun dan Rp141,4 triliun atau tumbuh 48,1 persen (yoy) dan 11,2 (yoy).
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana mengatakan, hasil positif ini terjadi salah satunya berkat kontribusi Bea Cukai melalui penerimaan dari sektor bea masuk, bea keluar, dan cukai.
“Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih berjalan sesuai jalurnya. Tercatat penerimaan bea masuk saat ini telah mencapai angka Rp4,09 triliun atau naik 22,56 persen (yoy). Sektor cukai juga menunjukan tren positif dengan mengumpulkan penerimaan sebesar Rp18,4 triliun atau meningkat 4,97 persen (yoy). Di sisi lain, bea keluar justru mengalami perlambatan dengan hanya mengumpulkan penerimaan sebesar Rp1,6 triliun. Kondisi ini terjadi akibat adanya penurunan harga CPO dan jumlah ekspor komoditi mineral tambang,” jelasnya.
Selain kontribusi dari sektor penerimaan, Bea Cukai juga mendorong peningkatan perekonomian nasional melalui berbagai sektor lainnya. Dalam fungsi pengawasan Bea Cukai secara konsisten berperan aktif mencegah masuk dan beredarnya barang ilegal ke wilayah Indonesia.
Baca juga : Bea Cukai Serahkan Sertifikat pada Perusahaan Bersertifikasi AEO di Indonesia, Apa Manfaat Sertifikasi AEO?
Kemudian dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi industri dalam negeri, Bea Cukai juga melakukan pendampingan, asistensi, serta pemberian fasilitas kepada para pelaku usaha demi mendongkrak upaya pemulihan ekonomi nasional.
Hatta menjelaskan, kinerja APBN yang baik terus diupayakan oleh pemerintah guna memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat melalui alokasi di bidang kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
“Hingga akhir Januari lalu realisasi APBN telah direalisasikan dalam berbagai bidang, sebagai contoh anggaran kesehatan masyarakat dan BPJS yaitu sebesar Rp5,3 triliun, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp0,9 triliun, dan perlindungan sosial Rp14,6 triliun.”
“Harus disadari bahwa manfaat APBN begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu pemerintah sebagai pengelola APBN mengapresiasi segala kontribusi masyarakat selama ini dan mengajak untuk tetap mendukung kinerja APBN 2023 agar semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kondisi perekonomian nasional,” pungkas Hatta. (RO/OL-7)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, atau BI Rate di level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2025 dinilai sebagai langkah yang tepat.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved