Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menanggapi pemberitaan yang tengah ramai diperbincangkan di media massa maupun media sosial mengenai tindak penganiayaan yang diduga dilakukan anak dari salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
"Kemenkeu mengecam segala tindak kekerasan yang dilakukan dan turut prihatin atas kondisi korban serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang atas kasus tersebut," tutur Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo dalam keterangannya, Rabu (22/2).
Yustinus menekankan bahwa pihaknya mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu. Dalam hal ini, yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu.
Baca juga: GP Ansor Kawal Kasus Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Anak Pejabat Ditjen Pajak
Serta, menciptakan reputasi negatif terhadap seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional. Kemenkeu terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran.
Itu dengan menerapkan tindakan disiplin bagi yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Kemenkeu mempunyai mekanisme dalam upaya pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca juga: Anak Pejabat Dirjen Pajak Jadi Tersangka, Dijerat Pasal Berlapis
Kemudian, Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara.
"Saat ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu bekerja sama dengan unit kepatuhan internal Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan proses pemanggilan, dalam rangka pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan," pungkasnya.
"Kemenkeu menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik. Atas informasi yang disampaikan akan dilakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku," sambung Yustinus.(OL-11)
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Vdeo viral di media sosial memperlihatkan mobil yang menyeret motor dan tancap gas. Awalnya, mobil tersebut diduga melawan arah dan naik trotoar.
Polda Metro Jaya masih menunggu konfirmasi instansi terkait video viral mobil Lexus berpelat RI 25 yang diduga menyerobot antrean di gerbang Tol Cilandak.
KAPUSPEN TNI Mayjen Freddy Ardianzah merespons beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria mengaku dimintai uang oleh prajurit TNI di lokasi banjir Sumatra.
Kasi Humas Polres Metro Depok AK Made Budi mengatakan pria itu anak dari anggota Polsek Tajurhalang bernama Aiptu Edi Prayitno.
VIDEO keributan pemuda di Jalan Ibu Ganirah, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan viral di media sosial. Polisi menyebut itu keributan antara anggota keluarga.
Temukan 7 cara mudah nonton video viral Yandex Browser Jepang di semua negara tanpa VPN. Akses cepat, aman, dan anti blokir dengan tips praktis berikut
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved