Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang melihat potensi investor strategis untuk masuk ke PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
Langkah itu bertujuan mengisi posisi pemegang saham sebelumnya, yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Sehingga, nantinya ada perubahan struktur pemegang saham di tubuh BSI.
Baca juga: Total Aset Perbankan Syariah Indonesia Naik Terus
Hingga saat ini, saham BRIS yang beredar di masyarakat (free float) mencapai 9,91% di bursa saham. Kementerian BUMN optimistis porsi saham kepemilikan masyarakat bertambah di masa mendatang. Porsi Bank Mandiri dalam kepemilikan saham Bank BSI diketahui mencapai 50%.
"Dari sisi pemegang saham pengendali sekarang Bank Mandiri. Itu akan menjadi pengendali selamanya karena ada strategic decision," jelas Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam konferensi pers, Rabu (15/2).
"Kemudian BRI dan BNI perlahan akan mulai keluar dari BSI," imbuhnya.
Baca juga: Inflasi Melandai, BI Disarankan Menahan Suku Bunga Acuan pada Level 5,75%
Lebih lanjut, dia mengatakan Kementerian BUMN akan melihat peluang pasar pengganti, jika BRI dan BNI mulai keluar dari BSI. Adapun indikator investor dilihat dari pasar dan seberapa besar size-nya.
"Ini terus berproses. Kami terus berdiskusi dengan investor potensial. Kami ingin sebenarnya global bank yang mampu menaikkan kelasnya BSI, agar menjadi pemain di level global," ungkap Tiko, sapaan akrabnya.(OL-11)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Tren investasi pada 2026 diproyeksikan semakin mengarah pada penguatan portofolio yang mampu bertahan di tengah gejolak pasar.
Ketidaksinkronan antara data administratif dan realitas pasar ini menjadi salah satu alasan mengapa lembaga internasional mulai mempertanyakan kredibilitas tata kelola ekonomi nasional.
Jumlah investor pasar modal mencapai 20 juta pada akhir 2025, hanya 5% dari total penduduk Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu dengan petinggi perusahaan global di Amerika Serikat, Jumat (20/2) waktu setempat. Dalam pertemuan itu Indonesia memperkuat sistem investasi
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan dari 12 perusahaan investasi terbesar dunia dalam upaya memperkuat kemitraan strategis, dalam pertemuan yang berlangsung di Washington DC.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved