Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VI DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke kantor pusat PT Pos Indonesia (persero) pada 2-4 Februari 2023. Rombongan disambut oleh dewan direksi lengkap yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Faizal R. Djoemadi. Dalam kesempatan itu Faizal R. Djoemadi mempresentasikan company profile, performance highlight, kontribusi Pos untuk Indonesia dan Jawa Barat, rencana bisnis Pos Indonesia, serta dukungan yang diharapkan dari DPR.
Faizal berharap DPR dapat mendukung regulasi agar Pos Indonesia sebagai champion layanan dan konsolidator logistik BUMN berbasis digital platform dan green energy. "Hal ini sejalan dengan amanat baru yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir agar ke depan Pos Indonesia menjadi BUMN di sektor logistik. Tentu harapan Menteri BUMN itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pos Indonesia, karena saat ini Pos Indonesia cenderung menitikberatkan layanannya pada sektor kurir. Artinya kami harus menjadikan kontribusi logistic service menjaadi nomor satu bagi perusahaan," jelas Faizal dalam keterangan tertulis, Rabu (8/2).
Gagasan serupa menjadi salah satu usulan oleh Komisi VI DPR. Bahkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengusung Pos Indonesia sebagai pemimpin dari holding BUMN logistik. "Usulan tersebut dicetuskan setelah melihat banyaknya anak-anak usaha dari BUMN yang bergerak di bidang logistik. Hal ini diharapkan memudahkan konsolidasi dan bisnis industri logistik negara dapat bersaing dengan perusahaan logistik swasta," ungkap Martin.
Selain itu banyaknya BUMN yang membentuk anak perusahaan di bidang logistik turut memperkuat gagasan yang diusung oleh tim dari Komisi VI. Menurut anggota Komisi VI DPR Jon Erizal, jika seluruh perusaahaan logistik negara disatukan tentu hal ini akan mempermudah integrasi logistik dan akan menekan biaya pengiriman logitik itu sendiri. Usulan ini akan dibahas dalam rapat Komisi VI untuk pematangan konsep.
Faizal menyampaikan bahwa saat ini manajemen perusahaan sedang menyusun roadmap 2023 Pos Indonesia menuju perusahaan BUMN logistik. "Hasil dari transformasi menuju BUMN logistik belum akan dirasakan dalam waktu dekat. Namun kami optimistis hasilnya dapat mulai dirasakan di 2024. Target kami portofolio logistik akan menjadi penyumbang revenue terbesaar di atas portofolio bisnis Pos Indonesia yang lain dan mampu tumbuh di atas rata-rata industri logistik nasional," pungkas Faizal. (OL-14)
Selain digitalisasi, IPC TPK mulai merancang konsep Hub & Spoke pada terminal-terminal yang dikelola.
Peningkatan volume ini didorong oleh pembukaan layanan baru, baik reguler maupun adhoc, yang memperkuat konektivitas perdagangan.
Klaim sejumlah pejabat tinggi negara bahwa kondisi pascabanjir di Sumatra, tampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan.
Langkah ekspansi ini dilakukan untuk merespons peran strategis Jawa Timur yang kian melesat sebagai salah satu pusat perdagangan internasional di Indonesia.
Direktur Utama SPJM, Tubagus Patrick, menegaskan bahwa seluruh lini layanan perusahaan telah disiagakan untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan.
IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK) terus mencatatkan tren positif kinerja operasional menjelang akhir tahun 2025.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved