Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEREKONOMIAN Indonesia sepanjang 2022 yang membukukan pertumbuhan 5,31% patut diapresiasi. Namun, capaian itu mestinya menjadi pemantik untuk meneruskan penguatan pertumbuhan ekonomi, alih-alih mengumbar kebanggaan.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, capaian kinerja ekonomi Indonesia cukup positif dan mencapai target. Namun laju pertumbuhan itu masih tertinggal dari dua negara tetangga, yaini Vietnam dan Thailand.
"Dengan tekanan global yang sama, ekonomi Indonesia tidak tumbuh begitu impresif. Sebab, Vietnam tumbuh 8,2%, pertumbuhan tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Lalu Filipina 7,6%. Artinya, walau kita tumbuh 5,3%, tapi dengan negara tetangga kita, kita masih kalah," kata dia saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Akselerasi Ekonomi di Ujung Tanduk, Selasa (7/2).
Eko menambahkan, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuka probabilitas penurunan tingkat kemiskinan yang tinggi pula. Karenanya, penting bagi Indonesia untuk bisa konsisten menjaga, atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Baca juga: Pembangunan Smelter Freeport Sudah 54%, Ditargetkan Beroperasi 2024
Guna mendapatkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia dapat meniru upaya yang dilakukan Vietnam dan Filipina. Dua negara itu disebut terus mendorong pertumbuhan industrinya, sehingga kinerja ekspor serta investasi terbilang baik.
Selain itu, pemerintah juga didorong meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (SDM). Alih-alih terus merawat masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pengambil kebijakan diminta menggalakkan program pemberdayaan masyarakat.
"Harus program itu bergeser pada pemberdayaan. Sudah saatnya kita melhat bagaimana orang bisa entas dari kemiskinan dan tidak memerlukan bansos lagi," kata Eko.
Upaya pengendalian inflasi juga perlu terus dilakukan. Ini penting agar momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga, atau bahkan mengalami peningkatan. Harga-harga kebutuhan dasar yang dikonsumsi banyak masyarakat didorong untuk cepat dikendalikan melalui langkah stabilisasi.
Hal yang tak kalah penting, kata Eko, ialah memastikan agar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan kualitas yang baik. Dengan begitu penurunan kemiskinan dapat terjadi dengan sendirinya karena adanya dampak dari pertumbuhan yang berkualitas. (OL-4)
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 kembali mencatatkan kontraksi. Berdasarkan data S&P Global, PMI Indonesia turun 0,5 poin menjadi 46,9, dibandingkan Mei 2025 yang berada di level 47,4.
Strategi keamanan siber yang tangguh dimulai dengan visibilitas yang lengkap, mengetahui apa yang perlu dilindungi dan ketika risiko terbesar berada.
Selama ini, industri tekstil dalam negeri telah menyepakati skema nontarif dengan memprioritaskan penyerapan produksi lokal, dan hanya mengimpor sesuai kebutuhan.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved