Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMASUKI peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, para pelaku industri tekstil menekankan pentingnya mewujudkan “kemerdekaan sejati” di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).
Kemerdekaan itu tidak hanya dimaknai sebagai lepas dari tekanan global, tetapi juga dari bentuk dominasi internal yang justru melemahkan iklim usaha.
Sejumlah asosiasi yang semestinya menjadi wadah aspirasi dan mitra pemerintah, dinilai kerap berubah fungsi. Alih-alih mendorong kolaborasi dan inovasi, sebagian di antaranya justru menguasai narasi publik, menyebarkan pesimisme, hingga mengedepankan agenda kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menekan investasi dan merugikan jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor TPT.
Padahal, data menunjukkan kinerja industri TPT Indonesia tetap solid. Hingga kuartal I 2025, investasi baru di sektor ini mencapai Rp5,40 triliun, menyerap 1.907 tenaga kerja tambahan, dan menjaga total lapangan kerja pada angka 3,76 juta orang atau hampir 20% dari seluruh tenaga kerja industri manufaktur nasional.
Dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor TPT mencapai US$2,99 miliar, naik 1,53% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Bahkan data baru yang dirilis oleh BKPM ternyata pada kuartal II 2025 investasi baru TPT naik menjadi Rp10,21 triliun dengan pertumbuhan sebesar 4,35% (yoy) pada kuartal II 2025, berkontribusi 0,95% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Industri tekstil Indonesia sedang bertransformasi, bukan runtuh. Narasi krisis yang dibesar-besarkan hanya akan menakut-nakuti investor dan merugikan bangsa sendiri,” ujar pengamat industri tekstil, Joni Tesmanto dari Panca Sakti University.
Pemerintah menegaskan bahwa peran asosiasi seharusnya menjadi jembatan solusi, bukan sumber perpecahan. Semangat kemerdekaan harus diartikan sebagai upaya melepaskan diri dari segala bentuk dominasi—baik asing maupun internal—yang menghambat produktivitas.
Momentum kemerdekaan tahun ini menjadi pengingat bahwa masa depan industri tekstil tidak boleh dikungkung oleh kepentingan sempit. Yang dibutuhkan adalah kebersamaan, optimisme, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem TPT yang sehat, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
"Kemerdekaan sejati industri tekstil hanya akan lahir dari kolaborasi, bukan dominasi. Dengan kebersamaan, Indonesia dapat menjadikan tekstil bukan sekadar industri padat karya, tetapi juga motor kemandirian ekonomi menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Supriyadi, Waketum PB Pemuda Muslim. (Z-1)
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
Sejumlah proyek percontohan microgrid terintegrasi berbasis PLTS disiapkan untuk area yang membutuhkan pasokan listrik besar tetapi masih terkendala akses jaringan listrik.
Pada kuartal IV 2025, industri tekstil dan produk tekstil tercatat tumbuh 4,37 persen secara tahunan di tengah tekanan global dan perlambatan permintaan di sejumlah negara tujuan ekspor.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
Penertiban produk impor ilegal oleh pemerintah menjadi mementum penting bagi kebangkitan industri UMKM bidang tekstil lokal di Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, mengapresiasi fokus Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan dan hilirisasi industri tekstil dan garmen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved