Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
HILIRISASI industri mutlak dilakukan Indonesia meski banyak rintangan mengadang. Agenda itu mesti dijalankan guna memberi nilai tambah dan dampak positif lain bagi perekonomian nasional.
Demikian disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Kuliah Umum Media Indonesia bertajuk Menggenjot Investasi di Tahun Sulit di Kompleks Media Grup, Jakarta, Jumat (3/2).
"Hilirisasi ini adalah pintu gerbang Indonesia menuju dari negara berkembang kepada negara maju dan ini akan kita lakukan dan ini pasti banyak tantangannya. Kalau kita mundur lagi udah nggak ada waktu," ujarnya.
Bukti positif dari penghiliran industri, kata Bahlil, dapat dilihat dari naiknya nilai ekspor nikel dalam dua tahun terakhir. Pada 2018, misalnya, nilai ekspor nikel tercatat sebesar US$3,3 miliar.
Namun setelah pemerintah melakukan pelarangan ekspor nikel, Indonesia memperoleh devisa yang lebih besar. Pada 2021, nilai ekspor produk turunan nikel tercatat sebesar US$20,9 miliar. Nilai itu diyakini terus naik menjadi US$30 miliar di 2022.
"US$30 miliar itu setara Rp450 triliun, hampir 20% dari total APBN. Nikel ini contoh, ini adalah komoditas yang dicari oleh dunia dan nikel itu cadangannya di Indonesia terbesar nomor 25% total cadangan nikel dunia," terang Bahli.
Baca juga: Bertemu Airlangga, Menteri Ekspor Inggris Siap Investasi di Indonesia
Karenanya, dia memastikan penghiliran sumber daya alam tak akan berhenti pada komoditas nikel. BKPM, lanjut Bahlil, telah menyusun peta jalan hilirisasi investasi Tanah Air.
Setidaknya ada 8 sektor prioritas yang masuk dalam cetak biru hilirisasi industri. 8 sektor prioritas itu yakni, mineral, batu bara, minyak, gas alam, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.
Dari 8 sektor itu, ada 21 komoditas yang dapat dilakukan penghiliran, diantaranya yakni, nikel, batu bara, timah, tembaga, bauksit, baja, emas perak, aspal buton, minyak mentah, dan gas alam.
Kemudian kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, dan garam. Dalam periode 2023-2035, nilai investasi dari 8 sektor dan 21 komoditas itu ditaksir mencapai US$545,3 miliar.
"Jadi kita (akan) larang bauksit untuk diekspor mulai bulan Juni. Apakah semua orang suka? Tentu pasti tidak semua suka. Tapi jangan mau diatur-atur sama negara lain atau suatu bangsa lain," kata Bahlil.
Dia berharap setidaknya hilirisasi SDA yang dilakukan di Indonesia dapat dilakukan minimal 60% hingga 70%. "Sekarang tugas kita bagaimana mengundang investornya. Karena negara menyiapkan jalan, mempromosikan untuk investor bisa masuk," tambah Bahlil. (OL-4)
HILIRISASI berkelanjutan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap komoditas kelolaan diolah hingga menjadi produk hilir yang menjadi bahan baku.
Kebijakan tarif impor tembaga 50% yang diberlakukan Amerika Serikat diperkirakan tidak akan mengguncang kinerja smelter nasional.
PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 9 Juni 2025 meresmikan tiga Compost House di desa-desa Ring 1 kawasan smelter Manyar—Manyar Sidorukun, Manyarejo, dan Manyar Sidomukti
PT Freeport Indonesia (PTFI) siap memulai produksi katoda tembaga perdana dari smelter Manyar, Gresik, dengan target tahunan sebesar 441.000 ton
Proyek prioritas di sektor hilirisasi dan ketahanan energi nasional dapat menekan penempatan dana ekspor atau devisa hasil ekspor (DHE) di luar negeri.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan tarif baru sebesar 19% terhadap produk ekspor asal Indonesia, jauh lebih rendah dari rencana sebelumnya sebesar 32%.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, sangat mendukung amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved