Kemenkeu: APBN Jaga Tingkat Kemiskinan di 2022

KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Indonesia akan jauh lebih besar tanpa adanya dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui uang negara, kenaikan harga-harga pangan dan energi disebut dapat ditekan sehingga tak berdampak terlalu dalam ke masyarakat.

"Keputusan pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun menjadi faktor utama menjaga angka kemiskinan. Selain juga gerak cepat menurunkan inflasi pangan," ujarnya melalui keterangan pers, Selasa (17/1).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 mengalami kenaikan menjadi 26,36 juta orang, atau 9,57% dari total penduduk. Pemerintah menilai itu terjadi karena adanya lonjakan harga beberapa komoditas pangan pangan dan energi yang terjadi pada periode Juli-September 2022.

Hal itu tercermin dari tingkat inflasi volatile food yang sempat menyentuh titik tertinggi, menembus 11%. Namun menurut Febrio, kenaikan inflasi itu berhasil diredam, ditunjukkan dengan tren penurunan hingga akhir 2022.

Seiring dengan melandainya tingkat inflasi di Indonesia, kata Febrio, tingkat kemiskinan juga diperkirakan dapat kembali menurun. Hal ini didukung pula dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan, di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 meningkat mencapai 68,63%, hal ini akan mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.

“Ke depan, pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja pada triwulan I 2023 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan," tuturnya.

Febrio mengatakan, kenaikan jumlah penduduk miskin tergolong cukup tipis dari posisi Maret 2022 yang tercatat sebanyak 26,16 juta orang, atau 9,54% dari total penduduk. Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2022 naik tipis baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi sebesar 7,53% dari posisi Maret 2022 yang ada di level 7,5%. Persentase penduduk miskin di perdesaan juga mengalami kenaikan menjadi 12,36% dari posisi Maret 2022 yang tercatat di posisi 12,29%.

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) pada September 2022 tercatat sebesar 0,381, menurun 0,003 poin dari Maret 2022 yang ada di level 0,384. Penurunan Rasio Gini dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan, yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022.

"Upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan. Bahkan, ketimpangan di perdesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level prapandemi," kata Febrio. (OL-8)