Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tercatat sebesar Rp464,3 triliun, setara 2,38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi sementara itu jauh lebih rendah dari yang diasumsikan melalui Peraturan Presiden 98/2022 sebesar Rp840,2 triliun, atau 4,5% terhadap PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi defisit anggaran yang terbilang rendah itu mendorong upaya konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah dapat berjalan lebih baik.
"Angka Rp464,3 triliun ini jauh lebih rendah, hampir setengahnya sendiri (dari asumsi defisit dalam Perpres). Ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang luar biasa," ujarnya dalam konferensi pers APBN, Selasa (3/1).
Dia menekankan, angka defisit yang dirilis pemerintah tersebut masih bersifat sementara. Sebab pembukuan realisasi pendapatan dan belanja negara 2022 masih belum melewati proses audit.
Adapun defisit anggaran tersebut terjadi lantaran pendapatan negara tercatat lebih rendah dari realisasi belanja negara. Kemenkeu mencatat selama 2022 realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.626,4 triliun, tumbuh 30,6% dibanding realisasi tahun sebelumnya (year on year/yoy).
Baca juga: Nicke: BBM Pertamina Masih di Bawah Harga Pasar
Kinerja pendapatan negara itu utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun. Itu berasal dari penerimaan pajak Rp1.716,8 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp317,8 triliun. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp588,3 triliun.
Sedangkan belanja negara sepanjang 2022 tercatat sebesar Rp3.090,8 triliun, atau tumbuh 10,9% dari realisasi di 2021. Itu berasal dari belanja pemerintah pusat yang tercatat mencapai Rp2.274 trilun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp816,2 triliun.
Adapun realisasi pembiayaan sepanjang 2022 tercatat sebesar Rp583,5 triliun, atau tumbuh negatif 33,1% (yoy). Sri Mulyani mengatakan, penurunan realisasi pembiayaan anggaran konsisten terjadi dalam dua tahun terakhir.
"Jadi ini menggambarkan APBN segera menyehatkan diri untuk kita selalu siap dalam menjaga perekonomian dan juga masyarakat," pungkas dia. (OL-4)
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
APBN per Mei 2025 tercatat mengalami defisit Rp21 triliun, atau 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat.
BARU-baru ini dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal gaji dosen dan guru yang tidak besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved