Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tercatat sebesar Rp464,3 triliun, setara 2,38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi sementara itu jauh lebih rendah dari yang diasumsikan melalui Peraturan Presiden 98/2022 sebesar Rp840,2 triliun, atau 4,5% terhadap PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi defisit anggaran yang terbilang rendah itu mendorong upaya konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah dapat berjalan lebih baik.
"Angka Rp464,3 triliun ini jauh lebih rendah, hampir setengahnya sendiri (dari asumsi defisit dalam Perpres). Ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang luar biasa," ujarnya dalam konferensi pers APBN, Selasa (3/1).
Dia menekankan, angka defisit yang dirilis pemerintah tersebut masih bersifat sementara. Sebab pembukuan realisasi pendapatan dan belanja negara 2022 masih belum melewati proses audit.
Adapun defisit anggaran tersebut terjadi lantaran pendapatan negara tercatat lebih rendah dari realisasi belanja negara. Kemenkeu mencatat selama 2022 realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.626,4 triliun, tumbuh 30,6% dibanding realisasi tahun sebelumnya (year on year/yoy).
Baca juga: Nicke: BBM Pertamina Masih di Bawah Harga Pasar
Kinerja pendapatan negara itu utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun. Itu berasal dari penerimaan pajak Rp1.716,8 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp317,8 triliun. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp588,3 triliun.
Sedangkan belanja negara sepanjang 2022 tercatat sebesar Rp3.090,8 triliun, atau tumbuh 10,9% dari realisasi di 2021. Itu berasal dari belanja pemerintah pusat yang tercatat mencapai Rp2.274 trilun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp816,2 triliun.
Adapun realisasi pembiayaan sepanjang 2022 tercatat sebesar Rp583,5 triliun, atau tumbuh negatif 33,1% (yoy). Sri Mulyani mengatakan, penurunan realisasi pembiayaan anggaran konsisten terjadi dalam dua tahun terakhir.
"Jadi ini menggambarkan APBN segera menyehatkan diri untuk kita selalu siap dalam menjaga perekonomian dan juga masyarakat," pungkas dia. (OL-4)
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
APBN per Mei 2025 tercatat mengalami defisit Rp21 triliun, atau 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Realisasi APBN 2024 untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun ini telah mencapai Rp11,2 triliun, atau 26,4% dari pagu yang dinaikan menjadi Rp42,5 triliun.
APBN hingga Juli 2024 mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun, atau 0,41% dari PDB. Kinerja itu dinilai sesuai dengan rencana yang disusun oleh pengelola keuangan negara.
PANITIA Khusus Evaluasi Lahan Perkebunan, Perizinan, dan Pertambangan DPRD Riau menemukan kerugian negara dari pendapatan pajak perusahaan kebun kelapa sawit di Riau
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved