Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo terus mendorong transformasi digital di sektor birokrasi. Langkah tersebut merupakan upaya agar pelayanan birokrasi semakin efektif dan juga mengedepankan transparansi.
Kebijakan Jokowi tersebut disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Carwinda. Ia menuturkan, Pemkab Bekasi sangat mendukung penuh strategi Jokowi mendorong transformasi digital.
“Kami menerjemahkan kebijakan Pak Jokowi dalam langkah operasional kaitan dengan beberapa perizinan kita di Kabupaten Bekasi semua sudah menggunakan online,” kata Carwinda.
Dalam upaya mendukung kebijakan Presiden Jokowi, Carwinda menuturkan, pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bekasi juga sudah bisa diakses secara online. Ia menuturkan bahwa strategi Jokowi melakukan transformasi digital di sektor birokrasi mendorong kemudahan bagi masyarakat.
“Kemudian dalam pelayanan adminduk juga sekarang sudah menggunakan online. Jadi artinya pemerintah daerah mendukung penuh dan mengimplementasikan instruksi pemerintah pusat (Jokowi),” terangnya.
Terakhir Carwinda mengatakan sesuai arahan dari Presiden Jokowi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemkab Bekasi membuka toko daring untuk UMKM. Selain itu, dalam kegiatan pembangunan juga diupayakan untuk memanfaatkan produk-produk dari UMKM.
“Sesuai ketentuan yang disampaikan intruksi Pak Jokowi bahwa dalam kegiatan pembangunan juga harus betul-betul menggunakan produk dalam negeri,” pungkasnya. (OL-8)
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Meta menekankan bahwa perlindungan terhadap anak tidak harus dilakukan dengan cara yang mengekang atau memantau seluruh isi percakapan secara berlebihan.
DI tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan digital bagi anak-anak, suara dari akar rumput mengingatkan bahwa regulasi teknis saja tidak cukup.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga talenta digital.
MAHASISWA dan dosen Program Magister (S2) Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar kegiatan social volunteering bagi pelajar di SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
SASE dapat dianalogikan sebagai “penjaga pintu digital” perusahaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved