Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menilai Kementerian BUMN tidak optimal dalam memanfaatkan asetnya. Hal ini menanggapi sentilan Presiden Joko Widodo yang menyebut swasta dan BUMN telah menyia-nyiakan aset negara dengan membiarkan banyak lahan yang tidak digarap.
Total aset BUMN secara konsolidasi mencapai hampir Rp9.000 triliun dari 92 BUMN di 2021.
"Hal ini karena kurangnya kreativitas BUMN untuk melakukan optimalisasi aset negara diluar core business mereka," ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/12).
Yunus berujar alasan banyak lahan negara yang tidak digarap BUMN karena pembiayaan yang besar untuk optimalisasi aset tersebut. Sementara sumber daya BUMN terbilang terbatas.
Lalu, ketika biaya optimalisasi itu diusulkan oleh salah satu BUMN, kemungkinan terkendala administrasi karena investasi tersebut tidak sejalan dengan bisnis inti mereka, sehingga ujungnya menjadi terbengkalai.
"Misalnya PT Pos Indonesia itu banyak aset lahan strategis, cocok buat hotel. Tapi, kendala dia tidak punya duit untuk kembangkan dan bukan core business mereka di bidang perhotelan. Begitu juga BUMN lain," jelasnya.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menimpalkan, asset utilization ratio (AUR) BUMN atau kemampuan memanfaatkan aset masih terbilang rendah, hanya dikisaran 1-2% saja.
"Artinya apa? banyak asset tapi perputaran relatif rendah. Kenapa ini terjadi, karena pembelian aset yang tidak tepat sasaran," tudingnya.
Kemungkinan lain soal rendahnya AUR BUMN karena biaya pengelolaan aset yang luar biasa besar, sehingga menbutuh capital expenditure (capex) atau belanja modal yang jumbo juga.
"Tidak semua BUMN cukup kuat untuk belanja modal skala besar. Kasus pengelolaan aset yang tidak tepat sasaran harus diusut tuntas. Jika terjadi mismanagement patut dituntut ke meja hukum," pungkasnya. (OL-8)
Meski mengakui adanya hasil kajian internal dari tim Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) yang menyarankan aset tersebut menjadi milik Pertamina.
Implementasi asuransi BMN dengan skema PFB ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi aset strategis dari bencana.
Ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Sunter Jaya mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, Rabu (26/11) pagi.
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertifikasi aset milik negara dengan menyerahkan 254 sertifikat aset pada kepala daerah Sulsel
KPK menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh. Aset milik negara diduga dijual kembali ke negara dalam pengadaan lahan
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani meresmikan "Beloft" (Bulog Lifestyle Opportunity Food and Territory) di Kawasan Ex Goro, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved