PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri, terutama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di dalam negeri pada 2023.
"Kunci pertumbuhan ekonomi di tahun depan, selain belanja yang menyangkut konsumsi, adalah investasi," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (6/12).
Penguatan investasi disebutnya sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kepala Negara ingin para menteri bergerak aktif untuk mengajak pelaku usaha, khususnya dari luar negeri, agar membangun sejumlah pabrik di Tanah Air.
Baca juga: Hadapi Ketidakpastian Ekonomi, Presiden: Genjot Belanja Sejak Awal Tahun
"Peningkatan investasi tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena mempengaruhi pertumbuhan (ekonomi) kita. Yang namanya hilirisasi industri harus konsisten dilakukan," imbuhnya.
Adapun penguatan investasi, termasuk di sektor hilirisasi, juga akan dibarengi dengan kebijakan pendukung. Salah satunya, penghentian ekspor bahan mentah mineral.
"Tadi pagi kita berbicara mengenai bauksit. Kita segera putuskan kapan akan disetop ekspor bahan mentah dari bauksit. Itu segera akan kita umumkan," pungkas Jokowi.
Pendapatan negara dari investasi sangat diperlukan untuk menutup potensi pelemahan di sisi ekspor. Diketahui, banyak pihak memproyeksikan pasar tujuan utama Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, akan mengerem belanja.
Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Setop Ekspor Bauksit Mentah
Ketika permintaan dari dua mitra strategis turun, penerimaan devisa bagi Indonesia juga akan melemah. "Selain dengan investasi, Kementerian Perdagangan bisa mengalihkan pasar ke negara-negara lain, yang kira-kira memiliki permintaan serupa," tuturnya.
"Saya lihat yang punya potensi besar itu India. Ini yang tidak pernah kita lakukan pendekatan secara rutin," sambung Presiden.
Selain investasi dan ekspor, Jokowi juga memberi arahan terkait penanganan inflasi. Pihaknya telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk terus mendorong seluruh kepala daerah lebih serius mengendalikan inflasi.(OL-11)
