Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan rintisan atau startup ditengarai akibat seretnya dana dari investor. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah.
Selama dua tahun terakhir, kondisi ekonomi global terdampak oleh pandemi covid-19 dan juga perang Rusia-Ukraina. Likuiditas global pun mulai terbatas, yang mendorong investor melakukan peninjauan ulang terhadap investasi.
Konsekuensinya, jumlah pegawai juga mengalami penyesuaian, begitu juga dengan PHK yang sulit terelakkan. "Usaha di sektor ekonomi digital, khususnya di berbagai startup hingga unicorn, mengalami penyesuaian bisnis," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (18/11).
Baca juga: GoTo PHK 1.300 Karyawan atau 12 Persen dari Total Karyawannya
Diketahui, perusahaan digital berbasis teknologi ternama, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), mengumumkan langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.300 karyawan.
Menurut Piter, program bakar uang atau promo yang dilakukan perusahaan startup atau e-commerce harus dikurangi, atau bahkan dihentikan. "Program sebaiknya diarahkan kepada yang benar-benar bisa memberikan keuntungan," imbuhnya.
Sementara itu, untuk sektor usaha lain, seperti alas kaki, yang juga dikabarkan melakukan PHK massal terhadap karyawan, dirnya menilai hal tersebeut disebabkan oleh penjualan yang merosot.
Baca juga: Soal Usulan Kenaikkan UMP 13%, Apindo DKI: Harus Ada Kajian
Berdasarkan pernyataan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), sejumlah pabrik sepatu di Indonesia telah melakukan PHK terhadap 25.700 karyawan.
Produsen sepatu terkemuka, seperti Nike, Reebok dan Adidas, yang merupakan importir produk sepatu terbesar di Indonesia, menurunkan 50% pesanannya karena mengalami kesulitan penjualan.
"Alas kaki yang utamanya berorientasi ekspor, mengalami penurunan permintaan karena gejolak global. Sehingga, harus menyesuaikan produksi dan juga jumlah pegawai," pungkas Piter.(OL-11)
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
PERUSAHAAN didorong terus menjalankan strategi PR digital yang adaptif, efektif, dan berdampak bagi kemajuan bisnis maupun masyarakat luas.
PEKERJA adalah aset utama. Melalui lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif, perusahaan perlu membangun fondasi kokoh bagi pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas layanan.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved