Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
WAKIL Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman meminta agar usulan kenaikan UMP 2023 harus berdasarkan kajian. Hal itu dikatakan menanggapi usulan buruh agar UMP tahun depan naik 13%.
Sidang Dewan Pengupahan di DKI Jakarta sudah dimulai namun belum menghasilkan keputusan. Sementara itu, UMP tahun berikutnya harus diumumkan setiap 20 November.
"Ada permintaan dari teman-teman serikat pekerja, sementara 13%. Ada saran dari pakar, ada saran dari pemerintah. Tapi kami Apindo DKI Jakarta belum berpendapat, apakah angka di mana. Tapi dewan pengupahan unsur pengusaha, Apindo DKI Jakarta itu ada tiga hal yang kita ambil, satu prinsip, dua acuan, dan ketiga nilai," kata Nurjaman, Kamis (17/11).
Menurut dia, mengusulkan nilai UMP tidak boleh berdasarkan keinginan semata tetapi menggunakan dasar hukum dan perhitungan yang matang. Salah satu dasar hukum yang digunakan untuk menghitung UMP adalah PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Mana sih nilainya, pasti ada acuan. Mana sih acuannya. Nah, acuannya berangkat dari prinsip. Apa prinsipnya? Apakah kita mau ke bersumber ke mana? Prinsipnya adalah regulasi, aturan, dari UU. Itu prinsipnya. Prinsipnya itu norma sesuai aturan yang berlaku. Nah, acuannya PP 36. Angkanya tinggal ngitung. Nah, kemarin kami belum sampai ke nilai. Karena kami masih melihat-lihat dulu apakah sumber belum ketahuan dari mana, basic, untuk UMP DKI itu dari mana. Kemarin kami menahan. Kemarin kami minta pada sidang, bahwa sidang kami minta undur," tuturnya.
Tuntutan buruh akan kenaikan UMP sebesar 13% dirasa terlalu berat. Terlebih di tengah badai ancaman resesi global yang diprediksi terjadi tahun depan.
"Ini kondisi saat ini adalah kondisi yang penuh ketidakpastian makanya istilah saya itu harapan penuh ketidakpastian di 2023 ini. Mana sekarang PHK sudah dimana-mana," tukasnya. (OL-15)
KETUA Umum (Ketum) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyoroti kekhawatiran dunia usaha.
Paket deregulasi dinilai tidak hanya menyederhanakan aturan, tetapi juga memperkuat efisiensi dan menekan biaya tinggi yang selama ini menjadi hambatan dunia usaha.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi upaya kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Rusia di sektor pangan.
Apindo mengapresiasi kerja sama pemerintah Indonesia dengan Rusia di sektor pangan. Upaya itu diharapkan mampu mendorong dan mendukung swasembada dan hilirisiasi sektor pangan.
Apindo merespons Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 5,50%, tingginya suku bunga disebut menjadi penghambat lapangan kerja
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Kondisi ekonomi global yang tidak menentu, ditambah dengan isu-isu lainnya, akan berdampak langsung pada sektor ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved