WAKIL Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman meminta agar usulan kenaikan UMP 2023 harus berdasarkan kajian. Hal itu dikatakan menanggapi usulan buruh agar UMP tahun depan naik 13%.
Sidang Dewan Pengupahan di DKI Jakarta sudah dimulai namun belum menghasilkan keputusan. Sementara itu, UMP tahun berikutnya harus diumumkan setiap 20 November.
"Ada permintaan dari teman-teman serikat pekerja, sementara 13%. Ada saran dari pakar, ada saran dari pemerintah. Tapi kami Apindo DKI Jakarta belum berpendapat, apakah angka di mana. Tapi dewan pengupahan unsur pengusaha, Apindo DKI Jakarta itu ada tiga hal yang kita ambil, satu prinsip, dua acuan, dan ketiga nilai," kata Nurjaman, Kamis (17/11).
Menurut dia, mengusulkan nilai UMP tidak boleh berdasarkan keinginan semata tetapi menggunakan dasar hukum dan perhitungan yang matang. Salah satu dasar hukum yang digunakan untuk menghitung UMP adalah PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Mana sih nilainya, pasti ada acuan. Mana sih acuannya. Nah, acuannya berangkat dari prinsip. Apa prinsipnya? Apakah kita mau ke bersumber ke mana? Prinsipnya adalah regulasi, aturan, dari UU. Itu prinsipnya. Prinsipnya itu norma sesuai aturan yang berlaku. Nah, acuannya PP 36. Angkanya tinggal ngitung. Nah, kemarin kami belum sampai ke nilai. Karena kami masih melihat-lihat dulu apakah sumber belum ketahuan dari mana, basic, untuk UMP DKI itu dari mana. Kemarin kami menahan. Kemarin kami minta pada sidang, bahwa sidang kami minta undur," tuturnya.
Tuntutan buruh akan kenaikan UMP sebesar 13% dirasa terlalu berat. Terlebih di tengah badai ancaman resesi global yang diprediksi terjadi tahun depan.
"Ini kondisi saat ini adalah kondisi yang penuh ketidakpastian makanya istilah saya itu harapan penuh ketidakpastian di 2023 ini. Mana sekarang PHK sudah dimana-mana," tukasnya. (OL-15)
