Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia akan memanfaatkan bantuan dana sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp314 triliun dari Amerika Serikat (AS) dan negara maju yang tergabung dalam Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air.
Bantuan itu diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
"Bantuan itu akan kami gunakan untuk percepatan pensiun PLTU batu bara, pengembangan EBT dan green industry," jelas Dadan saat dikonfirmasi, Kamis (17/11).
Baca juga: Negara Maju Alokasikan US$600 M untuk Infrastruktur Negara Berkembang
Berdasarkan kajian lembaga think-tank energi, Institute for Essential Services Reform (IESR), yang berjudul Financing Indonesia’s Coal Phase out bersama Universitas Maryland, Indonesia membutuhkan biaya sekitar US$4,6 miliar untuk mengakhiri 9,2 gigawatt (GW) PLTU di 2030.
Lalu, kebutuhan anggaran sebesar US$27,5 miliar hingga 2045 untuk mempensiunkan seluruh PLTU. Sementara, untuk dekarbonisasi sistem energi di Indonesia, setidaknya membutuhkan total investasi sebesar US$135 miliar pada 2030.
Saat ini, Kementerian ESDM bersama kementerian lain dan perusahaan BUMN bidang energi masih mengkaji perihal detail proyek apa saja yang akan digarap dari dana US$20 miliar tersebut. Dalam hal ini, termasuk PLTU mana yang akan dipensiunkan.
Baca juga: RI Butuh US$37 Miliar untuk Pensiunkan PLTU Batu Bara
"Belum detailnya, nanti kami selesaikan dalam waktu enam bulan. Ini masih kami kaji," pungkas Dadan.
Secara keseluruhan, PGII mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, berupa hibah dan pinjaman sebesar US$600 miliar. Ini dapat digunakan negara berkembang dan negara miskin hingga lima tahun ke depan.
Alokasi dana tersebut untuk mendukung pembiayaan proyek baru PGII. Di antaranya, Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$20 miliar bagi Indonesia. Lalu, untuk Indonesia Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact sebesar US$698 juta.
Berikut, Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang untuk proyek digital, mengamankan rantai pasokan mineral kritis di Brasil, pengembangan energi surya di Honduras, serta investasi bagi infrastruktur kesehatan bagi India.(OL-11)
Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno menekankan potensi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara Indonesia, termasuk timah dan nikel, untuk meningkatkan peran Indonesia di pasar global.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemangkasan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara sebagai langkah untuk mengendalikan harga di pasar internasional.
KAI melayani angkutan batu bara melalui lima terminal utama, yaitu Kertapati, Sukacinta, Muaralawai, Merapi, dan Banjarsari.
Tumpukan atau stockpile batu bara tersebut ditemukan di enam titik lokasi yang berbeda.
Sepanjang 2025, sebanyak 22,9 juta ton barang berhasil dikelola oleh KAI Logistik (Kalog).
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan produksi batu bara Indonesia pada 2026 dipangkas menjadi kisaran 600 juta ton.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pembangunan PLTSa di Sunter, Rorotan, Bantargebang, dan Jakarta Barat.
Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim dan pemanasan laut, diskusi tentang energi dan kelautan kini tidak lagi berdiri sendiri.
Inisiatif PLTS Atap ini menjadi langkah penting dalam upaya menurunkan emisi operasional sekaligus memperkuat transisi energi bersih di sektor kesehatan nasional.
Tantangan sektor energi ke depan membutuhkan talenta muda yang tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga siap secara mental, keterampilan, dan pemahaman industri sejak di bangku kuliah.
Wacana penghentian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merefleksikan dinamika isu energi nasional dan global sepanjang tahun 2025, sekaligus membahas arah kebijakan energi nasional pada tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved