Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KETUA Fraksi Partai NasDem DPR RI Roberth Rouw mengatakan ketahanan pangan merupakan isu utama yang mesti diperhatikan semua pihak. Krisis global yang memicu krisis pangan harus diantisipasi sebaik mungkin.
"Urusan apa pun di Republik ini, kalau urusan pangan kita terganggu, bangsa ini terganggu. Kita boleh bangun infrastruktur yang hebat, tapi kalau menyangkut perut, itu tidak ada yang bisa menggantikan," ujar Roberth saat membuka Parliament Lecture Fraksi Partai NasDem DPR RI dengan tema 'Restorasi Kebijakan Pangan Nasional', di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).
Sebagai narasumber seminar tersebut adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Rektor IPB Arif Satria. Hadir pula sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem di antaranya Sulaeman L Hamzah, Fauzi Amro, Tamanuri, dan Aminurokhman.
Baca juga: Ketahanan Pangan Bukan Hanya Soal Penyerapan
Roberth mengatakan, ancaman krisis pangan dipicu krisis global seperti pandemi covid-19 hingga perang Rusia-Ukraina. Dampak-dampak dari krisis global mesti diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.
"Semua orang berteriak 2023 akan terjadi krisis. Bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis pangan. Perang Rusia-Ukraina berpengaruh besar terhadap stok gandum di dunia. Kita tidak boleh lengah," tandasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Papua itu meminta pemerintah untuk terus menggenjot produktivitas pertanian nasional. Hal itu untuk mencapai ketahanan pangan nasional sekaligus antisipasi ancaman krisis pangan global.
"Saya berterima kasih, karena kepemimpinan Pak Syahrul (Menteri Pertanian), Indonesia sudah mendapatkan penghargaan swasembada beras. Ini membuktikan, kita bisa swasembada kalau kita mau melakukan itu. Tergantung pemerintah, mau atau tidak," tegasnya.
Menurut Roberth, yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu, salah satu yang menjadi hambatan pertanian Indonesia ialah masih minimnya penelitian atau riset. Karena itu, dia mendorong penelitian ilmiah untuk kemajuan pertanian.
"Saya melihat kita masih tertinggal soal riset pertanian. Riset pertanian, contohnya untuk bibit-bibit unggul harus diperbanyak," tandasnya.
Seminar itu bertujuan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bisa disumbangkan untuk kemajuan pertanian dan juga ketahanan pangan nasional.
"Kegiatan ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang akan kita sumbangkan nanti, untuk menjadi solusi mengatasi persoalan ketahanan pangan," pungkas Roberth.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam kesempatan tersebut, mengatakan isu ketahanan pangan yang diangkat dalam seminar itu begitu penting. Krisis yang kini terjadi di berbagai negara adalah akumulasi dari guncangan akibat pandemi covid-19, gejolak politik yang melanda Rusia-Ukraina, hingga tekanan inflasi sistem keuangan negara berkembang.
Meski demikian, lanjut Mentan, Indonesia masih bisa bertahan menghadapi krisis yang melanda dunia. Salah satu sektor yang menjadi tumpuan Indonesia menghadapi krisis global adalah sektor pertanian.
"Sejak Orde Baru, ekspor pertanian kita tidak pernah sampai 15% ke atas. Tapi, di 2020, kita ekspor 15,79% dengan nilai Rp451,77 triliun. Kemudian pada 2021 naik lagi menjadi 38,68% dengan nilai Rp625,04 triliun. Ini data BPS," jelas Syahrul Yasin Limpo.
Bahkan, sektor pertanian Indonesia telah berhasil menyetop impor beras selama tiga tahun terakhir. Sebagai contoh, total produksi beras nasional pada 2021 sebanyak 31,36 juta ton, surplus jika dibanding dengan kebutuhan nasional sebesar 30,03 juta ton.
Menteri Pertanian juga menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengekspor sarang burung walet dan porang dari Salatiga dengan nilai sekitar Rp23 triliun lebih.
"Berarti alam kita oke. Tinggal kita mau kerja atau tidak. Kita mau nggak, untuk tidak impor. Apa yang tidak bisa ditanam?. Jadi resource (sumberdaya) kita yang paling kuat itu di Indonesia adalah pertanian," tegas Syahrul Yasin Limpo lagi. (RO/OL-1)
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Tanah tak lagi dipandang sekadar media tanam, tapi sebagai fondasi keberlangsungan hidup dan benteng terakhir ketahanan pangan.
Perubahan iklim juga harus diantisipasi. Misalnya, daerah-daerah yang memiliki ketersediaan air tinggi akan lebih dioptimalkan untuk pertanian.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) menyebutkan kondisi ketahanan pangan harus memenuhi empat komponen, salah satunya ketersediaan bahan pangan.
Karyawan Palmco menuntaskan penyaluran bagi lebih dari 61 ton paket daging kurban untuk karyawan dan masyarakat di sekitar Perusahaan.
SEMANGAT kebersamaan untuk mendukung program ketahanan pangan yang digerakkan Polda Jambi kian menggaung ke pelosok kabupaten kota di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Provinsi Jambi.
Ketua Gapoktan Maju Tani, Ronald Tambunan menyebut bahwa penanaman perdana padi varietas Gamagora yang dilakukan beberapa waktu yang lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved