Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai NasDem DPR RI Roberth Rouw mengatakan ketahanan pangan merupakan isu utama yang mesti diperhatikan semua pihak. Krisis global yang memicu krisis pangan harus diantisipasi sebaik mungkin.
"Urusan apa pun di Republik ini, kalau urusan pangan kita terganggu, bangsa ini terganggu. Kita boleh bangun infrastruktur yang hebat, tapi kalau menyangkut perut, itu tidak ada yang bisa menggantikan," ujar Roberth saat membuka Parliament Lecture Fraksi Partai NasDem DPR RI dengan tema 'Restorasi Kebijakan Pangan Nasional', di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).
Sebagai narasumber seminar tersebut adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Rektor IPB Arif Satria. Hadir pula sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem di antaranya Sulaeman L Hamzah, Fauzi Amro, Tamanuri, dan Aminurokhman.
Baca juga: Ketahanan Pangan Bukan Hanya Soal Penyerapan
Roberth mengatakan, ancaman krisis pangan dipicu krisis global seperti pandemi covid-19 hingga perang Rusia-Ukraina. Dampak-dampak dari krisis global mesti diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.
"Semua orang berteriak 2023 akan terjadi krisis. Bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis pangan. Perang Rusia-Ukraina berpengaruh besar terhadap stok gandum di dunia. Kita tidak boleh lengah," tandasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Papua itu meminta pemerintah untuk terus menggenjot produktivitas pertanian nasional. Hal itu untuk mencapai ketahanan pangan nasional sekaligus antisipasi ancaman krisis pangan global.
"Saya berterima kasih, karena kepemimpinan Pak Syahrul (Menteri Pertanian), Indonesia sudah mendapatkan penghargaan swasembada beras. Ini membuktikan, kita bisa swasembada kalau kita mau melakukan itu. Tergantung pemerintah, mau atau tidak," tegasnya.
Menurut Roberth, yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu, salah satu yang menjadi hambatan pertanian Indonesia ialah masih minimnya penelitian atau riset. Karena itu, dia mendorong penelitian ilmiah untuk kemajuan pertanian.
"Saya melihat kita masih tertinggal soal riset pertanian. Riset pertanian, contohnya untuk bibit-bibit unggul harus diperbanyak," tandasnya.
Seminar itu bertujuan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bisa disumbangkan untuk kemajuan pertanian dan juga ketahanan pangan nasional.
"Kegiatan ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang akan kita sumbangkan nanti, untuk menjadi solusi mengatasi persoalan ketahanan pangan," pungkas Roberth.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam kesempatan tersebut, mengatakan isu ketahanan pangan yang diangkat dalam seminar itu begitu penting. Krisis yang kini terjadi di berbagai negara adalah akumulasi dari guncangan akibat pandemi covid-19, gejolak politik yang melanda Rusia-Ukraina, hingga tekanan inflasi sistem keuangan negara berkembang.
Meski demikian, lanjut Mentan, Indonesia masih bisa bertahan menghadapi krisis yang melanda dunia. Salah satu sektor yang menjadi tumpuan Indonesia menghadapi krisis global adalah sektor pertanian.
"Sejak Orde Baru, ekspor pertanian kita tidak pernah sampai 15% ke atas. Tapi, di 2020, kita ekspor 15,79% dengan nilai Rp451,77 triliun. Kemudian pada 2021 naik lagi menjadi 38,68% dengan nilai Rp625,04 triliun. Ini data BPS," jelas Syahrul Yasin Limpo.
Bahkan, sektor pertanian Indonesia telah berhasil menyetop impor beras selama tiga tahun terakhir. Sebagai contoh, total produksi beras nasional pada 2021 sebanyak 31,36 juta ton, surplus jika dibanding dengan kebutuhan nasional sebesar 30,03 juta ton.
Menteri Pertanian juga menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengekspor sarang burung walet dan porang dari Salatiga dengan nilai sekitar Rp23 triliun lebih.
"Berarti alam kita oke. Tinggal kita mau kerja atau tidak. Kita mau nggak, untuk tidak impor. Apa yang tidak bisa ditanam?. Jadi resource (sumberdaya) kita yang paling kuat itu di Indonesia adalah pertanian," tegas Syahrul Yasin Limpo lagi. (RO/OL-1)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PERIKANAN merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan, hingga ekonomi Nusantara. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Utusan Khusus Presiden Muhamad Mardiono bawa pesan Presiden Prabowo ke Bone Bolango. Fokus pada ketahanan pangan, pasar murah, dan pengelolaan SDA untuk rakyat
Petani memanen padi di area persawahan Desa Wonojoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved