Senin 31 Oktober 2022, 16:11 WIB

Seluruh Stakeholder Diminta Dukung Gernas Perlindungan Pekerja Rentan

mediaindonesia.com | Ekonomi
Seluruh Stakeholder Diminta Dukung Gernas Perlindungan Pekerja Rentan

Foto/Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden
Wapres Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan kepada pemenang Paritrana Award tahun 2021 di Istana Wapres, Jakarta, baru-baru ini.

 

KELOMPOK masyarakat yang tergolong pekerja rentan mendapat informasi yang menggembirakan. Pasalnya baru-batu ini, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional (Gernas) Perlindungan Pekerja Rentan.

Melalui gerakan nasional tersebut, seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder diminta untuk turut aktif menyukseskan gerakan ini agar dapat memberikan kemanfaatan bagi perlindungan pekerja rentan secara nasional.

"Tentunya pelaksanaan perlindungan pekerjaan rentan di setiap daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJS Ketenagakerjaan, kerja sama para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan," kata Ma'ruf Amin yang disampaian bersamaan dengan penganugerahan Paritrana Award tahun 2021 di Jakarta.

"Pada kesempatan ini saya minta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Ma'ruf

Melalui gerakan tersebut Wapres berharap pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus bersinergi memperluas cakupan kepesertaan.

Baca juga: 32.268 Pekerja Rentan di Kabupaten Paser Resmi Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting untuk mendukung melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah seluruhnya dapat dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Gerakan ini merupakan upaya bersama untuk mengurangi angka kemiskinan dan menjaga kesejahteraan para pekerja rentan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan lewat dukungan APBD.

Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022, maka seluruh pemimpin daerah dituntut untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan pengurangan beban masyarakat melalui bantuan sosial dan jaminan sosial.

Pencanangan ini dilakukan di Istana Wapres yang dihadiri oleh para pemimpin daerah dan pemilik badan usaha yang turut menjadi nominasi dalam penganugerahan Paritrana Award tahun 2021.

Paritrana Award merupakan sebuah ajang penghargaan yang menjadi bukti kepedulian dan hadirnya Negara dalam memastikan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia.

Sementara itu terkait Paritrana Award 2021, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan,“Kami berharap Paritrana Award dapat menjadi sebuah prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah, dan para pelaku usaha skala besar, menengah, hingga UKM yang telah berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di wilayah maupun perusahaan masing-masing.”

Deretan Pemenang Paritrana Award 2021 Paritrana Award yang selalu menjadi agenda tahunan sejak 2017 tersebut kembali digelar Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang juga didukung oleh Kemeaker dan Kemendagrii.

 Di tahun kelima penyelenggaraannya, partisipan kian antusias dan inovasi yang semakin beragam.

Anggoro menjelaskan bahwa proses penilaian Paritrana Award telah dilakukan sejak awal tahun 2022 dengan melibatkan tim penilai yang profesional dan berasal dari berbagai unsur, diantaranya pemerintah, pemberi kerja, serikat pekerja, akademisi serta para ahli di bidang jaminan sosial, ekonomi dan kebijakan publik.

Indikator penilaian bagi pemerintah daerah meliputi dukungan regulasi, implementasi, cakupan kepesertaan dan hasil dari wawancara.

Selanjutnya bagi pelaku usaha, aspek yang dinilai meliputi kepatuhan, komitmen digitalisasi, kepedulian jaminan sosial sertai wawancara.

Berdasarkan keputusan tim penilai, Provinsi Jawa Barat berhasil menjadi juara pertama pada kategori Pemerintah Provinsi yang diikuti oleh Provinsi Papua Barat di peringkat kedua dan Provinsi DKI Jakarta di peringkat ketiga.

Sedangkan pada kategori pemerintah Kabupaten/Kota, juara pertama diraih oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, diikuti Pemerintah Kabupaten Jember di posisi kedua, dan Pemerintah Kota Manado sebagai juara ketiga. 

Untuk kategori Badan Usaha Skala Besar posisi pertama ditempati oleh Bank Jabar-Banten, disusul Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur di posisi kedua, dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk di urutan ketiga.

Selanjutnya di kategori Badan Usaha Skala Menengah RSAB Aisyiyah Bojonegoro terpilih sebagai juara pertama, diikuti Perumda BPR Bank Yogya dan Pengrajin Perak PT Kapit Mas Bali di posisi selanjutnya.

Sementara pada kategori UKM posisi pertama diberikan kepada Toko Roti Bun Delicious, selanjutnya Toko Oleh-Oleh Indang Apang Gallery di peringkat kedua dan Es Cendol Elizabeth di peringkat ketiga, serta dipilih juga 31 UKM lainnya yang mewakili tiap-tiap provinsi di Tanah Air.

Mulai tahun ini Paritrana Award juga memberikan penghargaan khusus bagi Pemerintah Provinsi serta Badan Usaha Skala Besar yang memiliki coverage kepesertaan dan tingkat kepatuhan paling tinggi serta mempunyai inovasi perlindungan pekerja rentan yang berkelanjutan.

Penghargaan tertinggi ini diserahkan langsung oleh wapres kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Seraya menutup sambutannya, Anggoro memberikan apresiasi kepada seluruh dalam pelaksanaan Paritrana Award tahun 2021 dan berharap penghargaan ini dapat terus berlanjut.

"Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga segala upaya kita menjadi ikhitiar yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia, khususnya melalui perlindungan pekerja rentan yang tadi sudah dicanangkan oleh Bapak Wapres," tutup Anggoro.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Kelapa Gading, Erfan Kurniawan mengatakan “Harus kita sadari, peran pekerja sangat strategis dalam menciptakan nilai tambah ekonomi."

"Memberikan hak para pekerja merupakan bagian penting untuk mendorong produktivitas para pekerja dan secara tidak langsung turut menjaga stabilitas perekonomian negara," ujar Erfan.

"Hak para pekerja dimaksud tidak hanya berupa pemberian gaji atau upah yang layak, akan tetapi juga pemberian jaminan sosial seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun serta risiko hilangnya pekerjaan dikarenakan pemutusan hubungan kerja yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya sebagian besar penghasilan," pungkas Erfan. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok. Aice

Sukses Bangun Loyalitas Konsumen, Aice Sabet Superbrands Award 2022 Ketiga Kalinya

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 06 Desember 2022, 13:09 WIB
Aice mendedikasikan penghargaan itu kepada seluruh karyawan, distributor dan ratusan ribu jejaring warung yang telah bahu membahu membangun...
Ist

Mewujudkan Masyarakat Sadar Risiko bersama MASINDO

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 06 Desember 2022, 13:09 WIB
Perkumpulan ini terdiri dari individu dan organisasi yang memiliki persamaan pandangan dan visi untuk memasyarakatkan budaya sadar...
Antara/Muhammad Adimaja

Sun Life Tawarkan Perlindungan dan Investasi Anti Resesi

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 06 Desember 2022, 11:21 WIB
Produk unggulan terbaru Asuransi Sun USD Guaranteed memberikan kepastian imbal hasil mata uang USD sebesar 3,1% net per...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya