Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry mengharapkan pembangunan sektor pertanian makin hari makin maju. Hal tersebut dia ungkapkan saat dialog di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI.
Salim menilai potensi pertanian di Provinsi Aceh dengan luas wilayah 5.677.081 hektare memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah mulai dari sumberdaya hutan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan.
Dengan potensi yang ada maka sudah seharunya pemerintah pusat membantu Dinas Pertanian Aceh untuk mengembangkan sumber daya alamnya.
"Insya Allah pembangunan bidang pertanian di Provinsi Aceh akan mendapat kemajuan untuk masa-masa yang akan datang," tandas Salim di Aceh baru-baru ini.
Legislator Dapil Aceh ini mengungkapkan, bahwa Dinas Pertanian Provinsi Aceh meminta kepada pemerintah pusat agar bisa membangun food estate di daerahnya.
Food estate sendiri menjadi salah satu program strategis pembangunan pertanian nasional tahun 2021.
Pemerintah mengungkapkan, tahun ini program food estate yang sedang dicanangkan Kementerian Pertanian dapat segera diselesaikan.
Baca juga: Perpres Penyuluhan Terbit Salah Satu Prestasi Mentan SYL
Setelah direalisasikan maka selanjutnya perlu tahapan evaluasi untuk melihat kendala yang terjadi di lapangan, agar bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah yang punya potensi pengembanganya.
Tak hanya itu Salim pun menyinggung soal potensi perikanan di Aceh, panjangnya garis pantai dan luas lautan Aceh menyimpan potensi perikanan yang sangat menjanjikan. Potensi perikanan tangkap Aceh per tahun mencapai 180.000 ton.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, dia telah mengupayakan kepada pemerintah pusat agar ada aksi nyata guna membantu para nelayan di Aceh.
"Untuk KKP tadi juga ada biaya pengerukan pendangkalan di Pelabuhan Samudra Lampolu, sebagai putra Aceh kita berterimakasi kepada pemerintah pusat," ungkapnya saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Samudera Lampolu, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
Di sisi lain, Anggota Komisi IV Teti Rohatiningsih beranggapan, perlu ada peningkatan kelautan perikanan dan pertanian di Aceh, meski hal tersebut tentu ini tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Menurutnya perlu ada regulasi-regulasi yang berpihak kepada masyarakat kecil.
Dia pun mengungkapkan bahwa Aceh perlu meningkatkan komoditas pertanian di sektor holtikultura sebagai budidaya tanaman kebun.
"Biji-bijian, umbi-umbian harus dikedepanklan, karena ketahanan pangan ini yang paling utama dalam manghadapi pasca Covid-19," imbuhnya. (RO/OL-09)
PEMERINTAH Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), memastikan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, terkait kasus tanah demplot pertanian.
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Wamentan Sudaryono mengajak para wisudawan Polbangtan Yoma untuk menjemput impian dengan usaha terbaik dan bangkit membangun sektor pertanian.
Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras nasional hingga September 2025 surplus sebanyak 4,86 juta ton dari target yang telah ditetapkan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut HUT ke-80 RI merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kemandirian pangan nasional.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan sektor perkebunan nasional.
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden yang terjadi pada Kamis, (15/5), di Desa Kaligedang, Bondowoso, Jawa Timur.
BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PTPN I Regional 2. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai dukungan terhadap keberlanjutan program strategis Tanam Sejuta Pohon.
Di Kabupaten Batang, kopi tidak sekedar kenikmatan sajian minuman khas tetapi kini telah berkembang menjadi sebuah wahana wisata yang menarik perhatian pelancong.
Proyek ini juga mencakup pengembangan ekosistem perkebunan kelapa organik seluas 20 ribu hektare.
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyoroti ketidakjelasan manfaat nilai karbon yang diterima oleh daerah. Masih ada kebingungan mengenai realisasi dana karbon bagi daerah,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved